Deklarasi Front Persatuan Islam: Elit FPI Lakukan Politicking

Sebarkan:

Catatan: Petrus Selestinus, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila

FORUM Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mencermati fenomena pasca Rizieq Shihab ditahan dan pasca Pemerintah mengeluarkan Keputusan larangn melakukan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, muncul resistensi pengurus, anggota dan simpatisan FPI.

Keputusan Pemerintah tentang “Larangan Kegiatan, Menggunakan Atribut dan Penghentian Kegiatan FPI”, merupakan pelaksanaan amanat UU Ormas, khusus penjatuhan sanksi administratif. Sebab, FPI terbukti melakukan kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pasal 21, 51, 52 dan 59 UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

Pemerintah masih mencadangkan wewenangnya untuk menindak secara pidana terhadap elit-elit FPI, meskipun Polri sudah memiliki bukti dan memastikan bahwa FPI dalam aktivitas keormasannya  telah melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi administratif berupa “Larangan Melakukan Kegiatan, Menggunakan Atribut dan Menghentikan Kegiatan” FPI, adalah sanksi administratif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, tampaknya elit-elit FPI masih bandel, sehingga sanksi pidana yang berdampak memberikan efek jera, sangat urgent untuk dimulai.

Visi FPI
Tindak pidana yang diduga dilakukan Rizieq Shihab dan FPI terkait dengan kepentingan ideologi FPI ada pada belasan dugaan tindak pidana sebagaimana laporan masyarakat di Polda Metro Jaya selama  tahun 2016-2017, yaitu Penodaan Agama, Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan lainnya. Namun hingga sekarang belum ada satu pun penyidikannya dibuka.

Melihat reaksi yang muncul baik dari Rizieq Shihab maupun fungsionaris FPI lainnya, nampak bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, tidak berpengaruh di internal FPI, kecuali berdampak simptomatik, tidak efektif menghentikan aktivitas FPI.

Buktinya, sebelum dijatuhi sanksi administratif, FPI sudah punya alternatif nama FPI lain tanpa harus mengubah struktur, komposisi dan personalia kepengurusan FPI. Bahkan hanya dalam hitungan jam pasca pelarangan kegiatan FPI sejumlah elit FPI mendeklarasikan pendirian Front Persatuan Islam (FPI), akronimnya sama yaitu FPI dan ini sudah politicking.

Suka atau tidak suka, Pemerintah akan terus terjebak dalam politicking yang diperankan FPI, manakala Pemerintah hanya main di zona sanksi administratif. Sebab, pada dasarnya ideologi FPI dalam jangka pendek adalah mengganggu kohesivitas masyarakat, memecahbelah bangsa hingga mengubah Ideologi negara.

Jadi buat mereka, FPI berbadan hukum atau tidak, mau ganti nama dan pengurus, entah pakai Muktamar atau tidak, itu tidak penting. Yang penting ada wadah buat mereka untuk membangun konsolidasi gerakan, mengganggu, memperlemah bahkan memperdaya Pemerintah dan Masyarakat. (*)

Sebarkan: