Amppera Desak Polda NTT Periksa Bupati Lembata

Sebarkan:

KUPANG, TIMORTODAY.id-Belasan aktivis Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera) Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi mimbar bebas di depan Margajuang63, Sekretariat PMKRI Kupang, Jalan Jenderal Soeharto No. 20, Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Jumat (21/05/2021).

Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Reformasi ke-23. Dalam ini, Amppera mendesak Polda NTT segera memanggil dan memeriksa Bupati Lembata Eliaser Yenjti Sunur.

Bacaan Lainnya

Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek wisata Awololong Lembata yang diduga kuat merugikan keuangan negara senilai Rp1,4 miliar.

Dari kasus tersebut, tiga orang diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Silvester Samun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Abraham Yehezkiel Tzsaro L selaku kontraktor pelaksana, dan Middo Arrianto Boru, ST selaku konsultan perencana.

Proyek wisata Awololong awalnya tidak muncul dalam APBD induk TA 2018, tetapi muncul dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No. 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018.

“Jika bukan bupati, lalu siapa penggagasnya? Dengan menarik masuk unsur penyertaan (Pasal
55 KUHP) maka pelaku tindak pidana harus lengkap untuk mengetahui siapa pelaku utama dan siapa
pelaku turut serta sesuai peran masing-masing,” tegas Emanuel Boli, Koordinator Umum Amppera Kupang.

Selanjutnya, Koordinator Lapangan (Korlap) Ampoera Elfridus Leirua Rivani Sableku mengatakan, momentum Hari Reformasi ini mesti menjadi bahan refleksi bagi semua anak bangsa termasuk di NTT bahwa perlawanan terhadap korupsi wajib untuk terus dinyatakan.

“Kita mesti memastikan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi untuk hidup dan berkembang di bumi yang kita cintai ini,”ungkap Elfridus.

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum Undana itu, korupsi itu sungguh menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Sebab, perbuatan korupsi adalah suatu kejahatan yang sungguh merugikan semua orang dan negara. Akibatnya, kemunduran dan kemiskinan yang akan terus dinikmati di dalam kehidupan bernegara.

Dia mendesak Polda NTT segera melanjutkan proses hukum dugaan korupsi proyek wisata Awololong sekaligus mendesak Polda NTT kembali mengembangkan proses penyidikan agar oknum lainnya yang diduga terlibat termasuk aktor intelektual proyek ini dapat diperiksa dan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami semua elemen masyarakat Lembata dan seluruh pegiat korupsi berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi Awololong ini,” tandas Elfridus.

Aktivis Amppera Hendrikus Hamza Naran Langoday mengajak semua elemen terus mengawasi secara ketat jalannya proses hukum kasus dugaan korupsi Awololong.

Dia menegaskan, proses hukum kasus tersebut tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat Lembata khususnya dan publik umumnya mendapatkan kepastian hukum.

Dalam aksi mimbar bebas itu, Amppera Kupang menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak Polda NTT untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Lembata Eliaser Yenjti Sunur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya terkait kasus korupsi Awololong Lembata. Sebab, Bupati Yance Sunur diduga kuat menjadi aktor intelektual
kasus korupsi Awololong.

Kedua, mendesak Polda NTT untuk segera menahan tiga tersangka kasus korupsi Awololong
Lembata, yakni: Silvester Samun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Abraham Yehezkiel Tzsaro L (Kontraktor Pelaksana), dan Middo Arrianto Boru, ST (Konsultan Perencana). Sebab, dikuatirkan yang bersangkutan melarikan diri dan
kembali melakukan dugaan tindak pidana.

Ketiga, mendesak dan mendukung Polda NTT menuntaskan kasus korupsi Awololong secara profesional sesuai UU yang berlaku tanpa ada intervensi politik.

Keempat, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi kasus
korupsi Awololong Lembata.

Kelima, mendesak Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT agar tidak larut-larut dalam proses
penyidikan (P19). Kasus Awololong harus segera P21 agar ada kepastian hukum.

Keenam, apabila tuntutan ini tidak diindahkan Lembaga Penegak Hukum, Amppera Kupang akan melakukan konsolidasi besar-besaran
untuk kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Polda NTT dan Kejaksaan
Tinggi NTT. (cq)

Sebarkan:

Pos terkait