Awasi Integritas Hakim, Gabriel Goa: Yang Tidak Bisa Dibina, Dibinasakan Saja

Sebarkan:

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia Gabriel Goa menegaskan, integritas hakim dan badan peradilan umumnya perlu pengawasan.

“Yang bisa dibina, ya, dibina. Tetapi, yang tidak bisa dibina, dibinasakan saja”, tandas Gabriel. Penegasan itu diungkapkannya dalam rilis yang diterima TIMORTODAY.id, Rabu (05/05/2021).

Gabriel menegaskan hal itu mengutip Pidato Perdana Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr M. Syarifuddin pada 13 Mei 2020. Dalam pidato itu Syarifuddin menekankan pentingnya Pengawasan Demi Integritas Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan.

“Jangan alergi pada pengawasan, karena bagi yang tidak mau diawasi, justru perlu dicurigai”, tandas Gabriel mengutip semboyan Syarifuddin.

Bagi Gabriel, semboyan Syarifuddin, ‘Yang bisa dibina kita bina, yang tidak bisa dibina dibinasakan saja’, sangat menggugah sanubari para pencari keadilan di NKRI bila berhadapan dengan mafia peradilan.

“Fakta membuktikan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi mulai dari Ketua hingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Foster Oil & Energy Pte Ltd milik Riza Chalid dan putranya Mohammad Kerry Adrianto yang juga pemilik PT GAPC tersangkut perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya melawan PD Migas Kota Bekasi sama sekali tidak memperlihatkan keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan NKRI”, urai Gabriel.

Dalam kasus tersebut, kata Gabriel, Ketua PN Bekasi dan Majelis Hakim terkesan lebih memihak kepada perusahaan yang tersangkut dalam polemik kasus ‘Papa Minta Saham’ yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam proses pembelian saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah.
Bahkan, tersangkut pula dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

“Sebagai anak bangsa seharusnya Ketua PN Bekasi dan Majelis Hakim wajib membela PD Migas Bekasi yang taat dan patuh pada rekomendasi BPKP”, tandas Gabriel.

Gabriel mencontohkan, kekayaan alam Blok Migas Jatinegara bukannya dinikmati rakyat Indonesia khususnya warga Bekasi tetapi dinikmati perusahaan asing.

“Kekayaan alam bangsa Indonesia dikuras habis para mafia migas dan hutangnya dibebankan kepada PD Migas Bekasi milik Bangsa Indonesia dan NKRI”, katanya.

Gabriel menilai, sungguh miris Pemkot Bekasi dibiarkan rugi dan kesejahteraan rakyat tak terwujud.

Sadar akan dugaan kuat praktik mafia migas berkolusi dengan mafia peradilan, KOMPAK Indonesia yang saat ini diketuai Gabriel, menyatakan:

Pertama, mendesak Ketua MA segera mencopot Ketua PN Bekasi;

Kedua, mendesak Komisi Yudisial dan Banwas MA segera memeriksa dan menindak tegas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara antara Foster Oil & Energy Pte. Ltd melawan PD Migas Kota Bekasi;

Ketiga, mendesak KPK RI segera menindaklanjuti Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi No. 07/KI/X/2020 dan No. 08/KI/X/2020 yang sudah diterima di KPK RI pada 12 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020.

Keempat, meminta Dewan Pengawas KPK RI mendesak Pimpinan KPK RI untuk menindaklanjuti surat Dewan Pengawas KPK RI agar segera memroses hukum dugaan kuat Tindak Pidana Korupsi Kasus Blok Migas Jatinegara. (cq)

Sebarkan: