Berkas Perkara Santy Taolin Belum P21, Kristina Lazakar Surati Jagungmudwas dan Jagungmud Tipidum Kejagung RI

Sebarkan:

ATAMBUA, TIMORTODAY.id-Perkara anak kandung menggugat ibu kandung di Pengadilan Negeri (PN) Atambua Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum berujung.

Untuk mencari keadilan, ibu Kristina Lazakar harus menyurati Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jagungmudwas) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jagungmud Tipidum) di Kejaksaan Agung.

Langkah itu dilakukan terkait tersangka Santy Taolin yang berkasnya belum dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, masih bolak balik dari Penyidik Polres Belu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu.

Hal itu tertuang dalam surat Kristina Lazakar selaku korban melalui kuasa hukumnya Akhmad Bumi, SH.

Surat kuasa hukumnya Nomor:  B. 21/FH-ABP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 ditujukan kepada Jagungmudwas dan Jagungmud Tipidum, dengan tembusan kepada Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kepala Kepolisian Daerah NTT, Kepala Kejaksaan Negeri Belu dan Kapolres Belu.

Dalam suratnya Kristina Lazakar mohon pengawasan dan evaluasi dalam proses pra penuntutan/ penuntutan dalam perkara yang menimpa dirinya selaku korban dengan Santy Taolin.

Santy sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 372 KUHP berdasar Surat Ketetapan Tersangka nomor : S.tap / 42 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 05 Desember 2020.

“Berkas perkaranya masih bolak balik dari Penyidik Polres Belu ke JPU di Kejari Belu, belum dinyatakan P21. Padahal, kasusnya dari tahun 2020″, tulis Kristina Lazakar dalam suratnya.

Mengutip Pasal 266 KUHPidana, Kristina menyatakan, “Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenaranya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keteranganya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Selanjutnya, Kristina juga mengutip Pasal 372 KUHPidana, yang menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum Kristina Lazakar saat dihubungi TIMORTODAY.id, Selasa (31/08/2021) membenarkan pengiriman surat kliennya ke Kejaksaan Agung.

“Benar kami telah bersurat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, minta pengawasan dan evaluasi, ini soal kepastian hukum dan keadilan”, pinta Akhmad.

Santy Taolin ditetapkan tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek seperti tertuang dalam  Laporan Polisi Nomor : LP/146/VIII/RES.7.4/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Caranya, Santy melakukan balik nama atas sertifikat tanpa sepengetahuan ahli waris lain.

Ada pula surat tolak waris sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui putusan Nomor: 155/Pdt/2016/PT.Kpg. Juga Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Atb.

Menurut Akhmad, soal warisan sudah dinyatakan batal oleh pengadilan. Tetapi, pada 2021 Santy Taolin melalui kuasa hukumnya Helio mengajukan gugatan baru dengan dalil harta itu Santy peroleh dari hadiah perkawinan. Itu juga tidak diterima oleh Pengadilan melalui putusan Nomor 6/Pdt.G/2021.

“Dari putusan pengadilan itu maka harta warisan itu belum dibagi, harta itu kembali ke semula, ke almarhum Dominggus Taolin. Dari situ kemudian dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris yang sah, jadi bukan milik tunggal”, kata Akhmad.

Advokat Peradi itu juga mempertanyakan dasar hukum balik nama sertifikat atas nama Santy.

“Ini yang membuat Santy Taolin jadi tersangka. Santy Taolin sudah menguji status tersangkanya melalui praperadilan, tapi pengadilan menolak. Sehingga, status tersangka pada Santy Taolin itu sah, memenuhi syarat dua alat bukti”, tandas Akhmad.

Menanggapi Permohonan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 ke Penyidik Polres Belu yang dilakukan Helio Moniz de Araujo, SH selaku kuasa hukum Santy Taolin, Akhmad menegaskan, langkah hukum itu sah kecuali status tersangka yang disangkakan kepada Santy Taolin itu tidak memenuhi cukup bukti.

“Tetapi, yang terjadi justru tersangka Santy Taolin ini sudah memenuhi syarat dua alat bukti, sudah diuji melalui praperadilan”, demikian Akhmad.

Bagi mantan anggota DPRD Lembata ini, putusan benar salah itu di pengadilan. Silahkan diuji di pengadilan melalui pengadilan pidana.

Sebelumnya pengacara Santy Taolin Helio Moniz de Araujo, SH meminta Kapolres Belu mengeluarkan SP3 terhadap tersangka Santy Taolin. Permintaan itu disampaikan Helio dalam permohonannya kepada Kapolres Belu tanggal 30 Agustus 2021. (cq)

Sebarkan: