DPD RI dan Kemenkeu Sepakat Perpanjang Otsus Papua 20 Tahun

Sebarkan:

Jakarta, TimorToday.id-Komite I DPD RI bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sepakat perpanjang Otonomi Khusus (Otsus) Papua 20 Tahun. Perpanjangan Otsus itu diikuti dengan peningkatan alokasi dana Otsus menjadi 2,25 persen.

Perpanjangan Otsus dan alokasi anggaran ini terkait revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai solusi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Papua.

Bacaan Lainnya

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI Fachrul Razi dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (26/01/2021). Rapat Kerja itu terkait Revisi Terbatas UU Otsus Papua.

Rapat ini menghadirkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bersama jajaranya. Rapat Kerja ini dipimpin Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, didampingi Abdul Kholik (Wakil Ketua II) dan Fernando Sinaga (Wakil Ketua III).

Hadir pula anggota Komite I antara lain Filep Wamafma (Papua Barat), Otopipanus P. Tebay (Papua), Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), Husein Alting Sjah (Maluku Utara), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abraham Liyanto (NTT), Maria Goreti (Kalbar), Badikenita Sitepu (Sumut), Dewa Putu Ardika (Sultra), Hudarni Rani (Babel), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri) dan Arya Wedakarna (Bali).

Dalam Raker tersebut, DPD RI dan Pemerintah sepakat untuk melakukan pengawalan terhadap Proses Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otsus diharapkan berdampak optimal, adil dan akuntabel bagi percepatan pembangunan di Papua.

Draft Perubahan Kedua UU Otsus ini memuat tiga Pasal perubahan, yakni 1) Pasal 1 huruf a mengenai Pengertian dan Definisi; 2) Pasal 34 Tentang Sumber Penerimaan dan Sumber Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dana Perimbangan, Jangka Waktu Keberlakuan, Perdasus, Pengawasan, Pembinaan, dan Pengelolaan Penerimaan; dan 3) Pasal 76 Tentang Pemekaran Provinsi Papua.

Dalam sambutannya, Senator Fachrul Razi menjelaskan, permasalahan yang terjadi di Papua tidak dapat dipisahkan dari permasalahan NKRI. “Secara ekonomi-sosial dan politik, Papua masih tertinggal dengan daerah lainnya. Sehingga, Dana Otsus harus dioptimalkan untuk percepatan pembangunan Papua yang dalam UU Otsus besarnya 2 Persen dari Dana Alokasi Umum”, kata Fachrul.

Menurut Fachrul, keberlakuan Dana Otsus akan berakhir pada 2021 ini. Karena itu, Pemerintah telah mengusulkan draft perubahan kedua UU Otsus yang telah diterima DPD RI

“Harapannya revisi ini dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di Papua, tidak hanya memperpanjang keberlakuan dana Otsus”, demikian Fachrul.

Filep, Senator asal Papua Barat, mengingatkan akan pentingnya Revisi UU Otsus khususnya Dana Otsus agar tepat sasaran dan melindungi kepentingan Orang Asli Papua. Hal senada juga disampaikan Senator Otopianus Tabay dari Papua yang meminta Kementerian Keuangan untuk terus memperhatikan sejarah adat di Papua dimana Papua mempunyai tujuh wilayah adat.

“Revisi UU Otsus tidak sebatas revisi terbatas tetapi harus memperhatikan dan berdasarkan usulan dari masyarakat Papua khususnya DPRP dan MRP”, kata Filep.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya menekankan perlu evaluasi pendanaan dan capaian pembangunan dana Otsus.

“Pembangunan yang belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat adat Papua atau Orang Asli Papua (OAP) dan belum optimal dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup merupakan dasar dari pemberian dana Otsus di Papua dalam kerangka NKRI”, tandas Sri Mulyani.

Diuraikan, dana Otsus selama 20 tahun terakhir bagi Papua dan Papua Barat berjumlah Rp138,56 triliun selama 20 tahun pada Periode 2002-2021.

“Transfer Keuangan dan Dana Desa berjumlah Rp702,3 Triliun, dan belanja Kementerian/Lembaga berjumlah Rp251 Triliun. “Revisi terbatas nantinya diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan kebijakan Otsus ke depan”, demikian Sri Mulyani. (CQ)

Sebarkan:

Pos terkait