DPD RI dan Mendagri Bahas Revisi UU Otsus Papua

  • Bagikan

Jakarta, TimorToday.id-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengadakan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Revisi Undang-Udang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua, Rabu (27/01/2021).

Rapat Kerja ini dipimpin Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Dia didampingi Abdul Kholik (Wakil Ketua II) dan Fernando Sinaga (Wakil Ketua III). Hadir anggota Komite I antara lain Filep Wamafma (Papua Barat), Otopipanus P. Tebay (Papua), Agustin Teras Narang (Kalteng), Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa (Sumbar), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), Husein Alting Sjah (Maluku Utara), Sabam Sirait (DKI Jakarta), Abraham Liyanto (NTT), Maria Goreti (Kalbar), Badikenita Sitepu (Sumut), Dewa Putu Ardika (Sultra), Hudarni Rani (Babel), Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Muhammad Idris (Kaltim), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Intsiawati Ayus (Riau), Jialyka Maharani (Sumsel), Ahmad Bastian (Lampung) dan Arya Wedakarna (Bali).

Sedangkan pihak Kemendagri dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.

Dalam kata pengantar awal Raker, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, pemekaran Propinsi Papua harus berdasarkan aspirasi masyarakat Papua. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan.

Menurut Fachrul, pemekaran Propinsi Papua merupakan salah satu poin strategis Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang akan segera berakhir pada 2021 ini.

Dalam Raker ini, Komite I DPD RI dan Kemendagri menyepakati Revisi Terbatas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua harus memberikan prioritas pada afirmasi, perlindungan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP).

Menurut Fachrul, yang perlu dilakukan Parlemen dan Pemerintah setelah disepakati Revisi Terbatas UU Otsus Papua adalah bentuk dan pola pengawasan, pembinaan dan pengelolaan otonomi khusus.

“Kriteria pemekaran pun harus jelas”, tandas Fachrul.

Dalam Raker ini, sejumlah anggota Komite I menyampaikan masukannya terhadap Draft Revisi Terbatas UU Otsus yang sudah ada. Antara lain masukan dari Senator Filep Wamafma dan Senator Otopianus Tebay.

Senator Filep yang berasal dari Papua Barat menilai, Draft Revisi UU Otsus belum memberikan gambaran mengenai kewenangan Pemerintah Papua. Sehingga, perlu dimasukkan hal-hal yang bersifat organik dalam konsideran menimbang.

Selain itu, Filep meminta Pemerintah untuk merangkul semua pihak dalam pembahasan Revisi UU Otsus. Dia setuju adanya pemekaran Propinsi Papua. Tetapi, sebelum kebijakan pemekaran diimplementasikan perlu ada dialog dengan berbagai pihak di Papua agar pemekaran dapat diimplementasikan dengan baik.

“Jika tujuan Revisi UU Otsus hanya untuk perpanjangan Otsus dan ketersediaan anggaran untuk itu, sekiranya masih banyak daerah-daerah lain yang juga membutuhkan pendanaan”, tandas Filep.

Senator asal Papua, Otopianus menyatakan, pemekaran wilayah di Papua perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar pemekaran tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Papua.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan informal di Papua khususnya para penganggur. Mereka perlu didampingi dan dibina sehingga mereka lebih mandiri.

“Penguatan bidang keagamaan perlu diberikan tanggungjawabnya kepada APBN. Pemerintah pun perlu mempertimbangkan dengan seksama menghidupkan Partai Politik Lokal sebagai identitas budaya Orang Asli Papua”, demikian Otopianus.

Merespon berbagai pendapat dalam Raker, Mendagri Tito menjelaskan, kebutuhan perpanjangan Otsus dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk itu, sangat diperlukan.

“Ini masukan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat Papua. Kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua”, tandas Mendagri Tito.

Menurut Mendagri Tito, saat ini masih banyak daerah yang tergolong daerah tertinggal. Tetapi, wilayah yang luas tentu saja menjadi persoalan rentan kendali.

Menurut mantan Kapolri itu, skenario pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan di Papua. Sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong. Kedua daerah ini dinilainya berkembang sangat cepat setelah terbentuknya Propinsi Papua Barat.

Terkait rencana pemekaran Propinsi Papua, Mendagri Tito menjelaskan, Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

“Untuk saat ini, usulan yang akan dimekarkan adalah Propinsi Papua Selatan, Propinsi Pegunungan Tengah dan Pemekaran Propinsi Papua Tengah. Mekanisme pemekaran ini diatur melalui persetujuan MRP dan DPRP”, katanya.

Mendagri Tito menegaskan, Pemerintah sangat menjamin keberpihakannya kepada Orang Asli Papua atau OAP. Tetapi, UU Otsus yang mengatur OAP juga terdegradasi oleh UU Sektoral.

Sebagai solusi, kata Mendagri Tito, Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan menurunkan standarisasi rekrutmen ASN dan peningkatan kualitas Pendidikan di Papua serta menggiatkan pendidikan vocational bagi OAP.

Raker ini berakhir dengan pembacaan rekomendasi oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. (CQ)

Sumber: PPWI Nasional

  • Bagikan