DPRD TTU akan Bentuk Pansus Mekanisme Perekrutan Tenaga Kontrak Daerah

Sebarkan:

Kefamenanu, TimorToday.id-Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mekanisme Perekrutan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2021.

Hal ini mengemuka dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU dan para perwakilan TKD se-Kabupaten TTU di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, Kamis (07/01/2021).

Dalam RDP ini, anggota DPRD TTU yang hadir adalah Yasintus Naif, Theodorus Tahoni, Agustinus Tulasi,
Okto Dasi, Arnold Rusae, Dalem Makin, Hila Atik, Johanes Salem, Pole Naibesi, Carolus Sonbai, Yosep Nube, Brandi Sonbiko dan Trezen Lasakar.

Mewakili Pemkab TTU, tampak hadir Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten TTU Leo Diaz, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan BKD Nina Fernandez dan Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU Yosep Mokos.

Sedangkan dari pihak TKD, hadir sedikitnya 20 orang. Terdiri dari beberapa kepala sekolah, TKD guru dan beberapa TKD yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab TTU. Mereka adalah TKD yang belum menerima Surat Keputusan (SK) TKD Perpanjangan.

Setelah terungkap berbagai persoalan melalui diskusi hangat terkait TKD di TTU, ketiga pihak menyepakati tiga point penting. Salah satu point di antaranya adalah komitmen DPRD TTU untuk sesegeranya membentuk Pansus Mekanisme Perekrutan Tenaga Kontrak Daerah.

Selain itu, Pemkab TTU menyatakan segera menerbitkan SK Pegawai Tidak Tetap (PTT) bagi TKD yang belum menerima SK. Pemkab TTU juga wajib mengakomodir TKD yang belum mendapat SK TKD yang dapat dibuktikan dengan SK TKD Tahun Anggaran 2021.

Krispina, salah satu guru TKD, seusai mengikuti RDP menjelaskan, SK TKD-nya sudah ada. Tetapi, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes tidak mau serahkan saat mereka dikumpulkan Bupati Raymundus di ruangannya pada 8 Desember 2020 malam, sehari sebelum pencoblosan Pilkada TTU 2020.

Krispina bahkan nyaris dilempar Bupati Raymundus menggunakan asbak rokok. Sebab, Bupati Raymundus menganggap Krispina tidak jujur. Bupati dua periode itu bahkan menuduh Krispina menyediakan rumahnya untuk kampanye Paslon lain. Padahal, Paslon yang dimaksudkan Bupati Raymundus itu kampanye di rumah atau lopo adat yang letaknya di samping rumahnya Krispina. Wakil Paslon itu pun adalah sepupu kandungnya.

Irma Afeanpah, guru SMPN Tublopo, menjelaskan, pada 2018 lalu, suaminya sudah diingatkan untuk berhenti menjadi sopir pribadi salah satu mantan anggota DPRD TTU. Hal ini sudah diingatkan Irma kepada suaminya bila suaminya masih menginginkanmya menjadi guru TKD. Akhirnya, sejak dua tahun lalu pula suaminya Irma berhenti menjadi sopir pribadi salah satu mantan anggota DPRD TTU.

Namun, dalam Pilkada 2020, Irma dilaporkan kepada Bupati Raymundus kalau suaminya Irma ikut kampanye malam-malam bersama mantan anggota DPRD tersebut untuk Paslon tertentu. Irma dan suaminya juga sempat bertemu Bupati Raymundus untuk menjelaskan laporan keikutsertaan suaminya berkampanye bagi Paslon tertentu. Namun SK-nya tetap tidak diberikan Bupati Raymundus. (cq)

Sebarkan: