Gelar Ustaz pada Yahya Waloni Tak Diakui MUI

Sebarkan:

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Gelar Uztad yang disandang Yahya Waloni tak diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini terjadi setelah Yahya Waloni ditetapkan jadi tersangka kasus penghinaan simbol agama dan ujaran kebencian.

Kepada media di Jakarta sebagaimana dicitat dari poskota.co.id, Ketua MUI Cholil Nafis mengungkapkan, Yahya belum bisa digolongkan sebagai Uztad karena ilmunya masih relatif kurang.

Menurut Nafis, gelar Uztad tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Sebagai misal, di Timur Tengah, status ini hanya boleh diberikan kepada guru yang pernah belajar agama di universitas.

“Ini gampangnya saja orang disebut Uztad. Kalau di Timur tengah, Uztad-nya sekelas profesor. Di sini, orang sering ke masjid lalu jadi takmir masjid, sudah jadi Uztad. Jadi, ya downgrade-lah”, tandas Nafis.

Nafis berpesan bagi para mualaf, tolong jangan pernah mencibir agama yang pernah dipeluknya.

“Ini yang sering saya sampaikan bagi teman-teman yang baru jadi mualaf, sampaikan yang tahu, yang pasti benarnya. Yang kemudian, jangan menjelekkan agama yang pernah dipeluknya,” tutur Nafis, dikutip poskota.co.id dari YouTube TVOneNews.

MUI sendiri memiliki kriteria untuk memastikan penceramah layak disebut Uztad atau tidak.

Bicara soal gelar Uztad pada Yahya Waloni, MUI pastikan dia bukan tergolong dalam kriteria Uztad yang sudah ditetapkan.

“Kalau itu (Yahya Waloni) bukan Uztad berstandar MUI. Kalau di luar disebut Uztad sangat luas tentang terminologi Uztad,” tegasnya.

Nafis menyarankan, ketimbang mengundang penceramah yang gemar memaki-maki agama lain, bakal lebih baik jika masjid atau kelompok masyarakat mengundang penceramah yang menyejukkan hati.

Yahya dijerat Pasal berlapis mulai dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait ujaran kebencian hingga pasal penodaan agama.

Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE serta Pasal 156a KUHP.

“Yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan SARA dan juga penodaan terhadap agama tertentu,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono

Rusdi membenarkan perkara Yahya ini berdasarkan laporan polisi yang teregister dalam nomor LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM. Laporan itu dibuat oleh Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme pada 27 April 2021 lalu. (cq/poskota.co.id)

Sebarkan: