Gubernur VBL Minta Bupati-Walikota Pacu Belanja APBD di Atas 50 Persen

Sebarkan:

KUPANG, TIMORTODAY.id-Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta para Bupati/Walikota se-NTT memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir Kuartal II 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, perlu upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi.

“Presiden Jokowi serius sekali agar Covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi. Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi. Kalau investasi asing tidak masuk, kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi, ” kata Gubernur VBL saat memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Gubernur, sebagaimana dikutip warta-nusantara.com.

Bacaan Lainnya

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT, Danrem 161/WS Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kabinda NTT, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sekretaris Daerah NTT, para staf khusus Gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Para Bupati/Walikota se-NTT mengikuti pertemuan ini secara virtual.

Rapat tersebut membahas tiga hal, yakni penanganan Covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi.

Menurut Gubernur VBL, refocussing tidak boleh jadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru dan sudah beberapa kali dilakukan.

“Masa sudah beberapa kali dilakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati, harus kerjasama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini, ” jelas Gubernur.

Terkait izin investasi, Gubernur VBL meminta para bupati/walikota mengambil langkah-langkah extraordinary.

“Saat ini kita berada dalam bencana global akibat pandemi Covid-19. Kalau sudah keluar izin dan tidak ada geliat selama 3 bulan, cabut kembali izinnya”, tandas Gubernur VBL.

Gubernur mantan anggota anggota DPR RI ini meminta para Bupati/Walikota cek kembali izin investasi dimaksud. Sebab, dalam situasi seperti ini, ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak, tapi izin sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak.

“Ambil langkah tegas. Begitu juga kalau sertifikat ganda, harus ambil langkah extraordinary. Di sini ada Kapolda, Wakajati, Danrem dan Forkopimda, orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu, ” jelas Gubernur VBL.

Ketua DPRD NTT Emy Nomleni mengatakan, pihak DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota se-NTT. Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, tapi program dan kegiatan mendorong pergerakan perekonomian lebih cepat.

“Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana, percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan membantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi”, jelas Ketua PDIP NTT itu.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.

“Strategi konkret yang dilakukan, silahkan para Bupati/Walikota gunakan kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam memutuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi, manfaatkan kejaksaan. Ini sudah triwulan II, mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga, konsultasikan dengan kejaksaan tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi,” kata Rudi.

Rudi meminta para Kajari bersinergi dengan para Bupati/Walikota. Kalau perlu buat jadwal dengan para Bupati/Walikota untuk lihat bersama APBD, bagian mana yang masih belum dilelang dan masalahnya apa.

“Pastikan uang rakyat akan sampai kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka,” tandas Rudi.

Sekretaris Daerah NTT Benediktus Polo Maing mengungkapkan, total belanja APBD Kabupaten/Kota seluruh NTT Tahun 2021 mencapai Rp23,286 Triliun dengan realisasi sampai dengan Maret sebesar Rp1,462 Triliun (6,28 persen).

Untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa 2021 mencapai Rp9,849 triliun dan realisasi sampai Maret baru mencapai Rp224,41 miliar.

“Ini tentu butuh perhatian bersama untuk langkah-langkah percepatan, ” jelas Sekda Polo Maing. (cq)

Sumber: warta-nusantara.com

Sebarkan:

Pos terkait