Helio Minta Kapolres Belu Keluarkan SP3 Terhadap Tersangka Dugaan Pemalsuan Santy Taolin

Sebarkan:

ATAMBUA, TIMORTODAY.id-Helio Moniz de Araujo, SH dari TORONDO Kantor Advokat Helio Moniz De Araujo, SH & Rekan meminta Kapolres Belu Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan/penggelapan yang dilakukan kliennya, Santy Taolin.

Permintaan ini disampaikan Helio dalam permohonannya kepada Kapolres Belu tertanggal 30 Agustus 2021.

Sebelum permohonan SP3 ini diajukan, berikut kronologis dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Santy Taolin, mulai dari pelaporan hingga penetapan tersangka sampai adanya permohonan ini:

Helio menguraikan, pada 17 Maret 2016, Kristina Lazakar (ibu kandung Santy Taolin) dengan Ervina Taolin dan Hanny Taolin (keduanya adik kandung Santy Taolin) mengajukan gugatan perdata “tuntutan pembagian tanah warisan”.

Tanah dimaksud dikuasai Santy Taolin sebagai Tergugat dengan Register Perkara Nomor: 13/PDT. G/ 2016/PN.ATB juncto pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan Register Perkara Nomor: 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG dengan amar putusan:

MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat;

DALAM EKSEPSI:
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 13/ Pdt. G/ 2016/ PN. Atb Tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan bandingnya tersebut;

MENGADILI SENDIRI:
Menolak Gugatan Terbanding I, II, dan III semula Penggugat I, II, dan III;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Penggugat I, II, dan III Konvensi/ Tergugat I, II, dan III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.-

Dalam putusan tingkat banding, kata Helio, Pengadilan Tinggi Kupang No. 155/ PDT/ 2016/ PT. KPG telah berkekuatan hukum tetap karena pihak Kristina Lazakar dkk tidak mengajukan kasasi.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Santy Taolin balik nama Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dari semula a.n. Dominggus Taolin (ayah) menjadi a.n. Santy Taolin pada 13 Juli 2020.

Diungkapkan pula, pada 28 Agustus 2020, Kristina Lazakar melaporkan dugaan “penggelapan dan pemalsuan sertifikat tanah” sebagaimana Laporan Polisi No. LP/146/VIII/RES.7.4/2020 selanjutnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/42/X/ 2020 Reskrim Tanggal 12 Oktober 2020 lebih selanjutnya lagi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan: Sprindik_Lan/45/X/2020 Reskrim Tanggal 26 Oktober 2020.

Mengutip keterangan Pelapor dan keterangan Ahli Pihak Pelapor, Helio bilang, balik nama Sertifikat diduga “penggelapan dan pemalsuan” karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara tanah yang dikuasai Santy Taolin. Sebab, menurut mereka, ada kerancuan antara pertimbangan hukum dengan putusannya.

Sebagai kuasa hukum Santy Taolin, Helio kemudian mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka kepada Santy Taolin dengan alasan tidak sah karena telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, hakim praperadilan menolak gugatan praperadilan dengan pertimbangan penepatan status tersangka Santy Taolin telah memenuhi syarat minimum dua alat bukti.

Selain itu, guna mengakhiri multitafsir dengan alasan karena putusan adalah produk pengadilan dan pengadilan sendiri yang bisa memberikan penafsiran, perubahan maupun pembatalan terhadap putusannya. Oleh karena itulah, Santy Taolin melalui Helio sebagai kuasa hukumnya, kembali mengajukan gugatan perdata ulang kepada pengadilan agar mandapat keputusan baru demi kepastian hukum.

Disebutkan, gugatan perdata Santy Taolin tersebut dengan pokok perkara yang sama dengan objek yang sama serta pihak-pihak yang sama dengan perkara sebelumnya Nomor: 13/Pdt. G/2016/PN. Atb jo. Nomor: 155/ PDT/ 2016/ PT. Kpg dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Perkara Nomor: 6/ Pdt. G/2021/PN. Atb dengan Santy Taolin sebagai Penggugat dan telah ada putusan pengadilan, “menyatakan gugatan Penggugat/Santy Taolin tidak dapat diterima. Sebab, “nebis in idem” yakni atas perkara yang sama, objek yang sama, pihak yang sama, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Helio juga mengungkapkan, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya DALAM EKSEPSI Halaman 48 Angka 2, Eksepsi Nebis In Idem, menyatakan, “Mejalis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan kuasa hukum para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada pokoknya adalah eksepsi mengenai res judicata atau exceptio res judicata atau exceptie van gewijsde zaak atau nebis in idem atau keberatan karena terhadap perkara a quo sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap atau eksepsi tentang suatu perkara yang telah pernah diajukan dan telah ada putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde) maka tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”.

Selanjutnya, Halaman 50 Angka 2, menyebutkan, terhadap Perkara Terdahulu Telah Ada Putusan Hakim Yang berkekuatan Hukum Tetap, Majelis Hakim kembali menyatakan, “Bahwa Majelis Hakim berpendapat telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 155/Pdt/2016/PT. Kpg telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde). Sehingga, dalam perkara ini telah ada putusan hakim yang telah tetap dan putusan hakim yang bersifat positif. Sehingga, apa yang disengketakan telah bersifat “litis finiri opertet” yakni perkara yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas”.

Disebutkan, dengan adanya putusan ini, tidak ada lagi perkara hukum tanah warisan antara Pelapor a.n. Kristina Lazakar dengan Terlapor a.n. Santy Taolin karena telah jelas atas perkara yang sama baik dengan perkara sebelumnya maupun dengan laporan pihak Kristina Lazakar dkk telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang sudah sepatutnya menyudahi segala silang pendapat/multitafsir tentang status hukum tanah yang dikuasai Santy Taolin sesuai azas “litis finiri opertet/tidak ada perkara yang tiada akhirnya”. (cq)

Sebarkan: