Intimidasi Jurnalis Bisa Dipidana, Ketua PPWI:  Publik harus Paham UU Pers

Sebarkan:

KOTA BATU, TIMORTODAY.id-Kota Batu kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, belakangan ini usai konfirmasi lanjutan, seorang jurnalis dari salah satu media online Jawa Timur jatimhariini.com, Yiyin Lukman Adiwinoto mengaku diintimidasi. Caranya, HP dirampas dan ditahan pihak manajemen salah satu Pusat Oleh-oleh ternama di Kota Batu.

Merasa jiwanya terancam, jurnalis itu pun pada akhirnya melaporkan peristiwa nahas yang dialaminya tersebut ke Satreskrim Polres Batu. Kini perkaranya masih dalam proses penyelidikan.

“Saya didampingi rekan-rekan media di Kota Batu sudah melaporkan ke Satreskrim Polres Batu. Saat ini, kami bersama Redaksi dan Tim Biro Hukum media jatimhariini.com dengan didukung Mahapatih Law Office, masih menunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Adiwinoto kepada media beberapa waktu lalu.

Menyikapi adanya dugaan intimidasi itu, Dewan Pers menyayangkan insiden yang menimpa salah seorang jurnalis di Kota Batu yang melakukan tugasnya dalam mencari informasi.

“Siapapun tidak boleh menghalang-halangi tugas seorang jurnalis. Karena pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, kata Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun secara terpisah di Jakarta, Minggu (22/08/2021).

Mengutip Pasal 18 ayat (1) UU Pers, Hendry menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” tegas Hendry.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 itu, tindakan melaporkan ke Polisi merupakan tindakan yang baik, karena tidak boleh ada yang menghalangi tugas jurnalistik wartawan, sesuai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tetapi,  wartawan diharapkan bekerja tetap sesuai kode etik jurnalistik, dan pihak kepolisian menindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. Selanjutnya, peristiwa serupa tidak perlu terjadi lagi.

“Kuncinya adalah komunikasi para pemangku kepentingan, karena saat ini bangsa Indonesia secara keseluruhan sedang berjuang menanggulangi pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, SPd,  MSc,  MA sangat menyayangkan dan mengecam setiap tindakan yang bernuansa intimidasi terhadap wartawan.

“Publik harus memahami benar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kalau keberatan tentang suatu pemberitaan oleh sebuah media maka setiap orang harus menggunakan mekanisme yang disediakan Pasal 1 ayat (11), (12), dan (13) jo pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” jelas Wilson Lalengke melalui pesan WhatsApp-nya.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012 itu sangat menyayangkan perilaku barbar terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oknum salah seorang pihak manajemen Pusat Oleh-oleh di Kota Batu itu.

“Hal ini mengindikasikan, manajemen hendak menyembunyikan sesuatu yang berkemungkinan melanggar aturan dan dikuatirkan akan menjerat manajemen Pusat Oleh-oleh tersebut. Saya berharap, Polisi memproses laporan yang sudah disampaikan  korban (jurnalis) dengan menerapkan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” demikian Lalengke. (cq/Ami/NJK)

Sebarkan: