IPW Desak Kapolda Kaltara Bongkar Aliran Dana Haram dari Briptu HSB

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Indonesia Police Watch (IPW) desak Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityasa bongkar aliran dana haram dari Briptu HSB.

Briptu HSB dinilai melakukan sejumlah praktik pelanggaran hukum. Antara lain ilegal mining berupa emas dan import pakaian bekas.

“Praktik-praktik pelanggaran hukum yang dilakukan Briptu HSB ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya”, begitu rilis IPW sebagaimana diterima redaksi TIMORTODAY.id, Sabtu (07/05/2022) malam pukul 20:46 Wita.

Rilis tersebut ditandatangani Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW dan Data Wardana selaku Sekretaris.

IPW berpendapat, praktik-praktik pelanggaran hukum seperti ilegal mining (emas) dan import pakaian bekas sudah menjadi masalah klasik. Sehingga, praktik-praktiknya harus diusut tuntas. Sebab, dalam praktiknya, diduga kuat melibatkan banyak pihak.

“Praktik-praktik ini harus dibongkar tuntas. Pejabat-pejabat kepolisian maupun sipil yang mendapat aliran dana haram dari Briptu HSB harus dibongkar dan diusut tuntas”, tandas IPW.

IPW bilang, kasus Briptu HSB pernah terjadi pada kasus Iptu Labora Sitorus yang terbongkar karena memiliki rekening gendut Rp1,2 Triliun di Papua. Dia terlibat pembalakan liar dan jual beli bahan bakar minyak (BBM) ilegal.

“Kasusnya menyeret nama-nama petinggi kepolisian saat itu di antaranya mantan Kapolda Papua terkait aliran dana sepanjang 2012, dan Kapolres Raja Ampat saat itu. Tetapi, Iptu Labora Sitorus sendiri yang kemudian dihukum dan dijebloskan di Lapas Cipinang”, ungkap IPW.

IPW lebih jauh mendesak Kapolda Kaltara mengungkap tuntas pihak-pihak penerima dana dari atasan-atasan Briptu HSB karena tidak mungkin atasan-atasan Briptu HSB tidak tahu praktik lancung anak buahnya yang masih dalam masa dinas tersebut.

Penyidik Direskrimsus Polda Kaltara diminta jangan melindungi dan menutup informasi pejabat polisi atau sipil yg mendapat aliran dana haram dari Briptu HSB. Para pejabat itu harus dipanggil dan memeriksa mereka serta mengumumkan nama-nama mereka secara terbuka.

“Harus diterapkan Presisi Polri khususnya Transparansi”, tulis IPW.

IPW juga mendesak Kapolri menurunkan tim Propam Mabes Polri untuk mengawasi proses pemeriksaan kasus “labora Kaltara” ini agar perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ‘hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas mengaca pada kasus Labora Sitorus di Papua.

“Aturan yang harus diterapkan adalah Perpol No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang memungkinkan pengenaan sanksi sampai pada dua tingkat komando di atas Briptu HSB.

“Untuk membongkar kasus ini lebih dalam dan tuntas, Briptu HSB harus diberi kesempatan sebagai Justice colaborator”, tandas IPW.

IPW menduga kasus ini adalah persaingan bisnis. Ini terkait setoran yang tidak lancar kepada oknum-oknum petinggi polisi tertentu dan menghentikan kasusnya hanya sampai Briptu HSB sebagaimana kasus Iptu Labora Sitorus. (*/cq)

Editor: Cyriakus Kiik
________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan