JPS Triwulan IV 2021 Kabupaten Belu Belum Dibayar

  • Bagikan

ATAMBUA, TIMORTODAY.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum menyalurkan bantuan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu Maria K. Eda Fahik mengungkapkan hal itu kepada wartawan usai rapat koordinasi mitra bersama Komisi III DPRD Belu, belum lama ini.

“Tahap terakhir atau Triwulan IV JPS Tahun Anggaran 2021 tidak dapat dicairkan, sebab ada temuan BPKP terkait data KPM,” ungkap Eda Fahik.

Dia menjelaskan, temuan yang dimaksudkan yakni adanya pendoubelan nama dan NIK yang tidak valid dari data KPM.

“Dari data KPM yang ada, penerima itu ada beberapa nama yang dobel dan NIK-nya tidak valid. Data tersebut berdasarkan temuan BPKP, dan kami sudah lakukan validasi data,” tandasnya.

Dikatakan, pihaknya telah menyelesaikan validasi data dan saat ini sudah ditetapkan melalui Oeraturan Bupati, namum belum melakukan pencairan atau pembayaran sekarang oleh karena ada mekanisme APBD yang harus diikuti. Dari mekanisme anggaran maka JPS akan dibayarkan setelah perubahan APBD.

Karena itu, lanjut Eda Fahik, realisasi pembayaran dana JPS masih harus dibawa ke Perubahan APBD karena saat ini Pemerintah Kabupaten Belu sudah audit internal yang dilakukan BPKP terkait laporan keuangan Daerah.

“Jadi, setelah sidang perubahan anggaran sudah bisa dibayar karena uangnya tersedia. Ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui,” demikian Eda.

Jumlah KPM yang belum menerima JPS Triwulan IV Oktober – Desember 2021 sebanyak 6.577 KPM.

Sedangkan dana bantuan JPS yang semula Rp300.000 per bulan/KPM, setelah direfocusing setiap KPM akan menerima Rp150.000 per bulan. Dari hasil refocusing, Pemerintah berhasil menarik uang Rp2 miliar lebih dari dana JPS. (dho)
___________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan