Kajari Sikka Diminta Tidak Jadi Kerdil di Hadapan Bupati Robby Idong

Sebarkan:

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sikka diminta tidak jadi kerdil di hadapan Bupati Sikka Robby Idong tetapi harus digdaya namun proporsional dan terukur.

“Jika style Kejaksaan Negeri Sikka selalu di bawah ketiak bupati atau menjadi subordinasi maka Kejaksaan akan selalau gagal dalam pemberantasan      korupsi,  apalagi menerapkan pola   penanganan perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk melindungi      pelaku  korupsi   yang sesungguhnya dan ini pola konvensional”, demikian Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima TIMORTODAY.id, Selasa (01/06/2021) malam.

Bacaan Lainnya

Permintaan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pengadaan Trafo untuk IGD RS. TC. Hillers Kabupaten Sikka dan pembangunan Puskesmas di Waigete dan Bola.

“Dalam kasus-kasus ini, penanganannya diinformasikan sudah memasuki tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tetapi, Bupati   Sikka   tidak    pernah      diperiksa, apalagi dimintai tanggungjawab pidana”, tandas Petrus.

Mengapa Bupati Robby Idong belum diperiksa dan/atau dimintai pertanggungjawaban pidana, Petrus meminta Kajari Sikka tidak ewuh pakewuh atau menempatkan diri sebagai bawahan   Bupati   lalu  merasa berada di bawah ketiak Bupati Sikka Robi Idong.

“Kajari Sikka seharusnya tahu bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain”, katanya.

Advokat Peradi itu menegaskan,
potret buruk wajah Kejaksaan di NTT karena Kajari-Kajari tidak memiliki mental sebagai pemegang kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan. Mereka merasa kalah pamor, suka menempatkan diri di bawah ketiak bupati atau terjebak dugaan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga, selama itu pula jarang ada bupati di NTT yang terlibat tindak pidana korupsi dimintai pertanggungjawaban pidana.

Khusus dugaan korupsi kasus pengadaan trafo IGD RSUD TC Hillers, publik Sikka sedang menanti gebrakan Kejari Sikka. Sebab, saat ini Kejari Sikka sedang menyelidiki kasusnya.

Menurut Petrus, pengadaan trafo ini berhubungan langsung dengan pengelolaan APBD. Tetapi, Bupati Sikka Robby Idong sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan    keuangan daerah, belum dipanggil dan    dimintai    pertanggungjawaban secara pidana korupsi.

Petrus meminta Kajari dan Bupati Robby Idong tidak menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tumbal, melalui      model penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang    sesungguhnya, lalu mengorbankan anak buah.

Mengutip UU Keuangan Negara, Petrus menegaskan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan itu pula yang diserahkan Presiden kepada Gubernur, Bupati atau Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah karena jabatannya,  mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dengan kewajiban pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Berangkat dari  prinsip  tata  kelola dan tanggungjawab atas keuangan daerah menurut UU Keuangan Negara dimaksud, Petrus yang Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores ini menyatakan, posisi Bupati Sikka selaku Kepala Pemerintahaan Daerah merupakan pihak yang   diserahi    kekuasaan    mengelola keuangan      daerah,      yang     meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

“Atas dasar kekuasaan itu,   wajib hukumnya    Bupati  Sikka  Robby   Idong diperiksa dan dimintai tanggungjawab pidana”, demikian Petrus. (cq)

Sebarkan:

Pos terkait