Kejati NTT dan Media Dinilai Lakukan Trial By The Press Terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas

Sebarkan:

Jakarta, Timortoday.id-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan media dinilai telah melakukan trial by the press terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas.

Penilaian itu terkait  pemberitaan tentang pemanggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi terhadap Saksi Gories Mere dan Karni Ilyas. Keduanya disebut-sebut terlibat kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi  penjualan tanah Toro Lema, Batu Kalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Tanah tersebut   diklaim sebagai tanah milik Pemkab Manggarai Barat.

Bacaan Lainnya

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai, pemberitaan tersebut sudah melenceng dari frame pers bebas dan bertanggungjawab. Pun sydah keluar dari norma, standar, kriteria dan prosedur cover both side.

“Media telah melakukan trial by the press“, tandas Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dalam rilisnya yang diterima redaksi Timortoday.id, Minggu (06/12/2020) malam.

Petrus lebih jauh mempertanyakan, entah atas kepentingan siapa media membuat framing berita yang hanya menonjolkan nama Gories Mere dan Karni Ilyas.

Keduanya diberitakan dipanggil Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sebagai Saksi menjelang penetapan statusTersangka dan pelimpahan perkara ke Pengadilan dalam kasus dugaan korupsi dengan narasi “terseret” kasus jual beli tanah aset negara di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Petrus menjelaskan, pemberitaan dengan gaya memframing pada sosok tertentu, tidak fokus pada isu utama dan tidak substantif dengan pilihan narasi “terseret, terlibat” dll  kasus korupsi memberi gambaran seolah-olah Gories Mere dan Karni Ilyas terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi yang sedang disidik Kejaksaan Tinggi NTT.

Padahal, berdasarkan fakta di lapangan, Advokat Peradi itu mengatakan, Gories Mere dan Karni Ilyas tidak pernah menguasai atau memiliki sebagian atau seluruh tanah yang diklaim sebagai milik Pemda Manggarai Barat. Dengan demikian, Gories Mere dan Karni Ilyas dipastikan tidak memiliki pengetahuan signifikan sebagai saksi fakta dalam membantu Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.

Menurut Petrus, media dan oknum Penyidik Kejati NTT diduga tidak lagi objektif dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi tanah Pemda Mabar. Bahkan, media dan oknum Penyidik Kejati NTT itu diduga  telah terjebak dalam framing berita yang bersifat sensasional dan bombastis dengan tujuan  mendiskreditkan nama baik, kehormatan dan harga diri Gories Mere dan Karni Ilyas sebagai tokoh penegak hukum dan tokoh pers.

“Apa yang dilakukan media dan oknum penyidik Kejati NTT itu digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pada gilirannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dan tuntutan ganti rugi”, katanya.

Petrus lebih jauh meminta oknum Penyidik Kejati NTT dan media wajib meluruskan berita yang diframing untuk diarahkan kepada Gories Mere dan Karni Ilyas.

“Apa pun alasannya, membuat framing berita adalah tindakan tidak bertanggungjawab dan memiliki konsekuensi hukum”, demikian Petrus.

Mengutip  Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP), Petrus  mengatakan, Penyidik diwajibkan melakukan penyidikan menurut hukum yang bertangungjawab dan media diharuskan UU Pers memegang teguh Prinsip Pers yang bebas dan bertanggungjawab. (CQ)

Sebarkan:

Pos terkait