Ketua Komite I DPD RI: Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Merusak Konstitusi

  • Bagikan

BANDUNG, TIMORTODAY.id-Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyatakan sepakat dengan pernyataan Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNPAD, Bandung dalam Seminar Publik Padjajaran Law Fair XIII, secara daring, Jumat (26/11/2021) terkait masa jabatan Presiden Tiga Periode.

Fachrul Razi angkat bicara terkait opsi perpanjangan masa Jabatan Presiden di tengah pandemi Covid. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode itu melanggar konstitusi dan merusak demokrasi sebagaimana semangat Reformasi 98.

Mengutip UUD 1945 Pasal 7, Fachrul menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun, Opsi Tiga Periode Presiden dengan kondisi bangsa saat ini belum diperlukan karena melanggar konstitusi dan menjurus kepada skenario oligarki.

Alumni Politik FISIP Universitas Indonesia tersebut mengatakan, sebagai langkah keluar sebenarnya di era pandemi Covid ini untuk menghindari malakapetaka adalah harus mengembalikan konstitusi sebagai kekuatan hukum sebagai negara hukum, sebab Indonesia bukan negara kekuasaan.

Fachrul Razi menjelaskan, para elite politik di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah nyaman dengan posisinya saat ini.

“Ada indikasi kekuatan oligarki ingin menguasai republik dengan menguasai semua baik politik, hukum dan ekonomi. Sehingga, situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, padahal jelas-jelas Presiden Jokowi telah menolak dirinya menjadi Presiden selama tiga periode,” ujarnya.

Senator garis keras asal Aceh tersebut, mebegaskan, sebagai solusinya harus amandemen konstitusi dengan revitalisasi PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara), penguatan DPD RI dan penguatan sistem Presidensial dengan adanya calon presiden independen dan penghapusan Presidential Threshold.

Sekjen PPWI ini menegaskan, penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyak manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden makin beragam.

“Dengan adanya penghapusan PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, karena tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen,” tutup Fachrul Razi.

Dalam Seminar Publik ini turut serta narasumber lainnya diantaranya : Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL (Guru Besar HTN FH UNPAD), Ir. Ali Nurdin,SH, ST, M.H. (Founder & Managing Partner AnP Law Firm). (*/cq)

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan