Ketua PCNU Landak Menduga Ada Oknum Gunakan Kop Surat PWNU Kalbar

  • Bagikan

LANDAK, TIMORTODAY.id-Surat Keputusan (SK) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat (Kalbar) sudah habis sejak 24 Pebruari 2022 lalu. Setelah masa kepengurusan habis, dengan sendirinya terjadi kekosongan program di PWNU Kalbar.

Ketua PCNU Kabupaten Landak KH. Ahmad Fauzi mengatakan, sebelum SK pengurus habis, dari PWNU sendiri telah membentuk kepanitiaan Konferwil (Konferensi Wilayah) VIII. Sehingga, jika ingin perpanjangan jabatan, harus disetujui PCNU se-Kalbar.

“Informasinya sebelum SK habis telah membentuk Kepanitiaan Konferwil VIII dan panitia ini yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam mempersiapkan Konferwil VIII PWNU Kalbar,” tandas Fauzi, Jumat (01/04/2022).

Fauzi mengatakan, surat perpanjangan masa jabatan itu sendiri harus dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Surat itu tidak mungkin keluar bila tidak dilampiri surat remomendasi dari PCNU se-Kalbar.

“Selama ini kami selaku ketua-ketua PCNU tidak pernah menandatangani surat mandat perpanjangan masa jabatan pengurus Kalaupun ada surat perpanjangan, surat itu akan menjadi cacat konstitusi karena tidak memenuhi syarat usulan dari PCNU se-Kalbar,” tegas Fauzi.

Selanjutnya, Ketua PCNU Kabupaten Landak itu mencontohkan sebagaimana kasus yang ada di PBNU periode yang lalu ketika masa baktinya habis dan Muktamar tidak bisa dilaksanakan karena Covid-19, PBNU meminta persetujuan perpanjangan dari PWNU se-Indonesia dalam bentuk Konferensi Besar (Konbes). Demikian juga dengan perpanjangan PWNU dan PCNU, harus sesuai dengan syarat yang tertuang di dalam AD/ART.

Ia menegaskan, yang tertuang di beberapa media sosial yang mengatasnamakan PWNU Kalbar itu merupakan mantan pengurus dan fokus ke Konferwil saja.

Terkait press release yang dikeluarkan mantan pengurus PWNU yang dimuat di beberapa medsos, Fauzi menegaskan, per 24 Pebruari 2022 mandatnya sudah habis. Sehingga, mantan pengurus tidak perlu memikirkan program pengadaan sekretariat, rakerwil dan lain-lain. Cukup segera laksanakan Konferwil saja,” ungkap Fauzi.

Pihaknya juga menerangkan seeloknya saat SK berlaku kepengurusan PWNU Kalbar menyelesaikan tugas dan programnya dalam lima tahun.

“Setelah SK habis, semestinya saat SK masih hidup dengan masa bakti 5 tahun semua program telah diwujudkan,” terangnya.

Adapun pasca kejadian ini Ketua PCNU Landak bersama belasan Pengurus Cabang lainnya mengirimkan surat permohonan kepada PBNU agar Konferwil segera dilaksanakan untuk memilih nahkoda PWNU Kalbar.

“Kenapa harus dipercepat, agar Nahkoda PWNU Kalbar tidak terjadi kekosongan. Demikian juga keberlangsungan program kerjanya dalam rangka menyambut distribusi program PBNU sesuai pernyataan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Gus Yahya Cholil Staquf”, katanya sambil menambahkan, yang harus menyambut program Pengurus PBNU yang baru ya pengurus PWNU Kalbar yang baru bukan matan Pengurus PWNU.

Selain itu, Fauzi menegaskan, PWNU saat ini fokus mendorong panitia Konferewil supaya segera melakukan tugasnya. Sementara untuk rencana program PBNU, tinggal kumpulkan dan pihaknya bersama para pengurus PCNU yang masih aktif dan SK masih berlaku untuk bersama-sama menyambut dan menyukseskannya.

Sebab, bila ada program PBNU, lalu Konfrewil ditunda itu hanya alibi oknum mantan pengurus PWNU saja. Tetap saja ternilai urgensinya lemah untuk menunda Konfrewil.

“Program PB bisa dikerjakan bersama dengan PCNU yang ada SK-nya. Kami akan selalu mendukung program PBNU di Kalbar, apalagi jika sekalian diadakan Konfrewil ini akan lebih mantap dan semarak lagi,” terangnya.

Selanjutnya Fauzie menyebutkan, jika benar akan dilaksanakan bulan Mei 2022, alangkah lebih indah apabila program Halaqoh se-Kalimantan di Kalbar bersamaan dengan Konferwil PWNU. Lalu apa urgensinya Konferwil diundur ke September.

“Para pengurus PCNU di Kalbar mengharapkan panitia bisa mempersiapkan Konferwil semaksimal mungkin sebelum enam bulan pasca SK PWNU  habis masa baktinya, sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Selain polemik itu, juga tersebar di media tentang pernyataan buruk.

“Sebenarnya itu karena dipicu oleh tindakan oknum mantan Pengurus PWNU yang beraksi dengan menggunakan kop surat dan tandatangan serta stempel atas nama PWNU untuk koordinasi pra Konfrewil pada 29 Maret kemarin,” ungkapnya.

Terakhir, Fauzi menjelaskan, ada oknum di mantan pengurus PWNU yang mengatasnamakan PWNU menggunakan kop surat seolah masih legal.

“SK PWNU habis tertanggal 24 Pebruari 2022 kemarin, mestinya yang membahas hal-hal pra Konferwil itu panitia. Karena panitia yang masih legal bertindak. Kami menilai oknum pengurus PWNU ini merasa seperti masih berkuasa saja,” demikian Fauzi. (*/cq)
_________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan