Komisi I DPRD Malaka Drop RKA Perubahan BKPSDM, Banggar Malahan Setuju

  • Bagikan

BETUN, TIMORTODAY.id – Komisi I DPRD Kabupaten Malaka mendrop atau menolak Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mirisnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malaka malahan setuju agar RKA Perubahan tersebut tetap dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Persetujuan itu dilakukan sesaat setelah penolakan Komisi I dalam Rapat Komisi di ruang komisi tersebut, Kamis (29/09/2022) petang.

Rapat penolakan tersebut dipimpin Ketua Komisi I Fredirikus Seran, dan dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi I Marius Boko, Sekretaris Komisi Markus Baria Berek dan Ronaldo Asuri sebagai anggota komisi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Malaka Marius Boko yang dihubungi melalui akun WhatsApp-nya, Kamis (29/09/2022) malam mengatakan, RKA Perubahan BKPSDM Malaka semula didrop.

Marius lebih jauh mengungkap mengapa RKA Perubahan BKPSDM didrop. Alasannya, pimpinan BKPSDM tidak hadir saat rapat komisi. Kepala Bidang yang hadir pun tidak dapat menjelaskannya secara detail. Karena itulah didrop untuk dibahas dalam Banggar atau Paripurna.

“Setelah mendapat penjelasan dari Kepala BKPSDM terkait anggaran tersebut dan peruntukkannya, Rapat Banggar menyetujui RKA ditempatkan kembali. Selanjutnya akan di-Paripurna-kan”, tulis Marius melalui akun WhatsApp-nya.

Mekanismenya, sebut Marius, RKA itu dibawa ke Banggar, kemudian dibahas di Rapat Komisi, lalu dibawa kembali ke Banggar untuk mendapat persetujuan.

Tetapi, dari beberapa item kegiatan dan anggaran semula yang direncanakan, Banggar hanya dropping Rp70 juta untuk penganggaran satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melanjutkan Studi S3. Sedangkan untuk fasilitasi sekolah dokter tetap diakomodir dan disetujui Banggar.

Senada dengan Marius, informasi lain yang diperoleh redaksi menyebutkan, pendroppingan RKA Perubahan berawal dari tidak hadirnya pimpinan BKPSDM Kabupaten Malaka dalam Rapat Banggar DPRD Malaka. Hal itu terulang lagi dalam Rapat Komisi I DPRD Malaka. Bahkan, saat Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Malaka pun pihak BKPSDM tidak hadir.

Karena selalu tidak hadir, pihak Komisi I DPRD Malaka sepakat drop RKA Perubahan BKPSDM. Sebab, bila selalu tidak hadir berarti pihak BKPSDM tidak butuh anggaran.

“Karena tidak butuh anggaran, ya, didrop saja, kenapa disetujui”, tandas sumber di kalangan Komisi I DPRD Malaka itu.

Romanus Seran selaku Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Malaka diinformasikan tidak berada di tempat selama Sidang Perubahan Anggaran Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022. Romanus berada di luar daerah.

Yanuarius Boko selaku Sekretaris BKPSDM pun tidak hadir karena lebih fokus mengurus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kadis. Hal ini terbukti dari hadirnya Yanuarius saat Rapat Komisi III DPRD Malaka pada Rabu (28/09/2022) malam.

Padahal, jikalau Yanuarius dalam kapasitas jabatannya sebagai Sekretaris Definitif BKPSDM hadir dalam Rapat Komisi I Rabu malam itu atau setidaknya pada Kamis, 29 September, persoalan selesai dan tidak terjadi tarik-ulur persetujuan Banggar. (TT/cq)

________________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan