Komite 1 DPD RI Kembali Usulkan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2022

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Komite I DPD RI kembali mengusulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022. Sebelumnya DPR RI mengeluarkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas Prioritas pada rapat DPR di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, pada 9 Maret 2021.

Demikian Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi pada saat memimpin rapat pleno dan rapat dengar pendapat di Gedung DPD RI, Senin (22/11/2021). Dirinya memastikan usulan ini akan disampaikan pada Panmus dan Paripurna DPD RI pada Desember mendatang.

DPR dan Pemerintah menarik dan mengeluarkan Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas tahun ini. Dalam Rapat tersebut disepakati RUU tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diusulkan oleh Pemerintah.

“Sehingga, total rancangan regulasi yang masuk dalam Prolegnas tetap berjumlah 33 RUU,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi menambahkan, Komite I berdasar tinjauan di daerah dan masukan semua stakeholders pemilu menilai bahwa Revisi UU Pemilu harus masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Fachrul Razi menilai penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan suatu pesta demokrasi terbesar di Indonesia di mana selain pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden juga dilaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama. Oleh karena itu, UU Pemilu banyak kelemahan dan harus direvisi sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

“Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya di 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia,” tegas Fachrul Razi.

Hal ini menjadi harapan Senator Fachrul Razi yang menurutnya, terdapat beberapa yang dapat menjadi pertimbangan untuk membahas segera adalah semakin dekat waktu penyelenggaraan pemilu 2024. Berbagai elemen yang ikut terlibat langsung khususnya KPU dan Bawaslu tentu harus mempersiapkan sedari awal perencanaannya termasuk anggaran serta SDM-nya.

“Penggunaan teknologi informasi yang masif perlu segera diwujudkan, dengan revisi diharapkan dapat diakomodasi apalagi kita memasuki era digital dan sedang menghadapi pandemi yg mengurangi bertatap muka,” tegasnya.

Selain itu, adanya revisi akan mengurangi regulasi yang masih multitafsir, mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan pengawasan, penguatan kelembagaan penyelenggara dan mendorong penyelesaian sengketa dan proses yang sama, dan mendorong perbaikan mekanisme dan pencalonan, termasuk presidential threshold. (*/cq)

  • Bagikan