Saat Rapat Kerja, Komite I DPD RI dan Mabes Polri Bahas Majelis Perdamaian Desa

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Komite I DPD RI dan Mabes Polri membahas Majelis Perdamaian Desa yang bakal dibentuk di desa di seantero Indonesia. Agenda ini dibahas saat kunjungan Komite I DPD RI dan Rapat Kerja dengan Mabes Polri, Rabu (15/09/2021).

Keinginan dibentuknya Majelis Perdamaian Desa menguat dalam Penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Desa yang sudah rampung pembahasannya di legislatif.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi kepada media mengatakan, salah satu muatan perubahan di dalam rapat kerja itu adalah membentuk Majelis Perdamaian Desa. Majelis ini mempunyai kewenangan mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa sehingga masalah perselisihan di masyarakat tidak harus masuk ke kepolisian.

Hal ini seirama dengan restorative justice atau keadilan restoratif yang digagas Kepolisian RI. Sehingga, diharapkan ke depan penyelesaian kasus yang menjadi perhatian publik dan yang menyentuh keadilan masyarakat dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif yang tidak perlu lagi masuk proses persidangan.

“Kami selaku perwakilan dari daerah-daerah di Indonesia ingin mendengarkan penjelasan Polri terhadap penerapan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum di daerah-daerah yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sehingga dapat kami adopsi dalam muatan RUU Desa,” ujar Fachrul.

Dalam Rapat Kerja ini, pihak Mabes Polri dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono didampingi para petinggi Polri. Sedangkan Fachrul Razi selaku Ketua Komite I DPD RI didampingi sejumlah anggota. Kedua pihak membahas sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat di daerah.

“Berbagai persoalan penegakan hukum kita bicarakan, antara lain kasus korupsi di daerah, terorisme, gerakan fundentalis dan radikal, persiapan keamanan pemilu 2024, kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa, persoalan pandemi Covid-19 dan vaksinasi di daerah,” jelas Fachrul Razi.

Pada kesempatan itu, Komite I DPD RI meminta pihak kepolisian untuk meningkatkan pelayanan hukum berbasis online. Menurutnya, saat ini masih terdapat sejumlah kendala bagi para pelapor yang ingin menyampaikan laporan secara online. Pelayanan secara online diharapkan justru dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah.

Sementara itu, dalam pemaparannya Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan secara umum, angka kejahatan mengalami penurunan sebanyak 7,62% dibandingkan tahun 2020 lalu. Adapun terkait dengan peristiwa terorisme, catatan tertinggi berada di wilayah Sulawesi Tengah.

“Untuk penanganan terorisme dan radikalisme di Indonesia kebijakan penanganan melalui pendekatan lunak dan pendekatan otot dilakukan dengan narasi dan kontra radikalisasi untuk menyebarluaskan narasi melawan propaganda,” jelasnya.

Kepolisian juga melakukan kegiatan identifikasi sosialisasi untuk pembinaan kepada kelompok rentan integrasi sosial kepada pelaku terorisme sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana terorisme. (cq)

  • Bagikan