KOMPAK Indonesia Minta DPR RDP Terkait Penunjukkan PT Flobamor Kelola Tiket Masuk TNK

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) untuk meminta pertanggungjawaban dan pertimbangan dua institusi tersebut terkait peran PT Flobamor dalam pengelolaan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, NTT.

Hal ini disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Senin (04/07/2022) terkait adanya informasi penunjukkan PT Flobamor oleh Pemprov NTT untuk mengelola tiket masuk TNK.

“Kami mendesak DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meminta pertanggungjawaban pengelolaan Taman Nasional Komodo yang tarifnya sangat mahal, yang ditangani PT Flobamor yang diragukan publik terkait profesionalitas, integritas dan masih tersandung kasus-kasus yang sedang disorot publik NTT,” tulisnya.

Menurutnya, kebijakan Pemprov NTT, Kemen KLH dan Kemenaprekraf menyerahkan pengelolaan tiket masuk TNK di bawah tugas dan tanggungjawab PT Flobamor mengabaikan sorotan publik selama ini, terutama terkait catatan buruk managemen PT Flobamor dalam mengelolah bisnis-bisnis Pemprop NTT.

Parahnya lagi, saat ini sedang heboh di NTT publik mempertanyakan kinerja dan integritas PT Flobamor yang masih jauh dari harapan publik. Publik mempertanyakan kinerja dan kemampuan jajaran PT Flobamor mengelola tarif masuk Taman Nasional Komodo. Fakta membuktikan, ada usaha yang dikelola PT Flobamor merugi. Ada juga kasus yang melilit, diduga kuat ada indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketua KOMPAK Indonesia juga mendesak DPRD NTT untuk melakukan RDP dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Dinas Pariwisata NTT untuk meminta penjelasan resmi terkait pengelolaan tarif masuk TNK yang mahal, yang juga diduga akan dikelola oleh PT Flobamor.

“Kami mendesak KPK RI bekerjasama dengan BPK RI dan BPKP untuk melakukan audit investigatif terkait mega proyek Pariwisata Premium Labuan Bajo. Ada usaha-usaha lain PT Flobamor yang selama ini jadi sorotan publik karena merugi dan yang diduga ada indikasi KKN,” tandas Goa.

Sebelumnya diberitakan, Pemprop NTT mempercayakan PT Flobamor mengelola tiket masuk TNK dan Komisaris Utama PT Flobamor Dr Samuel Haning, SH, MH menyatakan PT Flobamor siap melakukan yang terbaik.

Namun pantauan tim media ini pada Selasa (05/07), isi pemberitaan tersebut (pada media yang sama telah dihapus, red), dan hanya tertinggal judulnya saja.

Hingga berita ini diturunkan, tim media ini belum mendapatkan informasi atau klarifikasi dari media-media dimaksud, terkait alasan pencopotan isi berita tersebut. (*/cq/tim)
__________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan