KRF dan Setara Institut Minta Polri ‘Gilas’ Oknum Pejabat BPN Mabar yang Jadi Agen Mafia Tanah

Sebarkan:

Kupang, Timortoday.id-Kongres Rakyat Flores (KFR) dan Setara Institut meminta Polri ‘gilas’ oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi agen mafia tanah.

KRF dan Setara Institut bahkan mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan Mabes Polri untuk membongkar jaringan mafia tanah di wilayah itu. Sebab, jaringan mafia tanah itu diduga secara melawan hukum mengubah sebagian Tanah Ulayat Sepang Nggieng menjadi milik perorangan/sekelompok orang lain melalui penerbitan 563 SHM tanah secara ilegal.

Bacaan Lainnya

Tindakan-tindakan mafia tanah itu ternyata sangat meresahkan masyarakat dan memunculkan banyak konflik horizontal. Hal ini kemudian dilaporkan para pemangku adat dan pemangku hak ulayat masyarakat Mabar ke Bareskrim Polri, beberapa waktu lalu.

Dalam laporan itu terungkap kalau telah terjadi dugaan tindak pidana penyerobotan, penggelapan dan pemalsuan surat-surat tanah.

Laporan para pemangku hak ulayat itu tertuang dalam LP/B/0100/II/2020/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2020. Laporan Polisi ini telah ditingkatkan ke tahap Penyidikan berdasarkan Sprindik No. SP.Sidik/606.2a/ VI/2020/ Ditpidum, tanggal 4 Juni 2020.

Atas laporan itu, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang termasuk oknum pejabat BPN Mabar sebagai tersangka.

KRF dan Setara Institut bersama para pemangku adat dan seluruh Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng Mabar menyatakan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Mabes Polri melalui Bareskrim cq. Dirtipidum Brigjen Ferdy Sambo, SH. SIK.MH.

Bahkan, langkah-langkah Polri ini dinilai merupakan prestasi Polri dalam membongkar jaringan mafia tanah ulayat di Labuan Bajo-Mabar dengan motif politik, ekonomi dan budaya.

“Mafia tanah ulayat ini menghancurkan ekonomi dan budaya lokal dengan tujuan tertentu, termasuk untuk menjebol bank sebagai jaminan hutang. Karena itu, kita minta Mabes Polri proses hukum lebih lanjut sejumlah orang dan pejabat Kantor BPN Manggarai Barat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka”, demikian rilis KRF dan Setara Institut yang diterima redaksi Timortoday.id di Kupang, Rabu (18/11/2020) malam.

Rilis itu ditandatangani Petrus Selestinus selaku Ketua Presidium KRF dan Benny Susatyo dari Dewan Nasional Setara Institut.

Menurut Petrus dan Beny, kedudukan Hak Ulayat mendapat legitimasi yang kuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu hak menguasai dari Negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat.

“Artinya Negara mengakui Hak Ulayat dengan memberikan kedudukan yang setara dengan daerah Swatantra (sekarang: daerah Kabupaten), untuk melaksanakan fungsi Hak Menguasai dari Negara dengan cara dikuasakan pelaksanaanya kepada Masyarakat-Masyarajat Hukum Adat dan Daerah Swatantra. Jadi, ada kesetaraan wewenang”, tandas Petrus dan Beny.

Petrus dan Benny menduga, aktivitas jaringan mafia tanah yang terorganisir bekerjasama dengan oknum pejabat Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat semakin hari semakin meresahkan.

Kondisi ini semakin parah terlebih-lebih setelah diterbitkannya tidak kurang dari 563 buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah setara dengan 700 Ha tanah di atas sebagian tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sepang Nggieng Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Petrus dan Beny, para pemangku adat dan pemangku hak ulayat bersama masyarakat di daerah itu sangat resah. Sebab, diduga peralihan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama pihak ketiga, tanpa proses jual beli dengan Pemangku Hak Ulayat Sepang Nggieng dan tanpa disaksikan Pemangku Hak Ulayat.

Dugaan lainnya, peralihan hak dan penerbitan sertifikat hak milik tersebut tanpa didukung data fisik dan data yuridis yang sah sesuai ketentuan UU dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Diungkapkan, modus yang digunakan para mafia tanah itu berupa memanipulasi data fisik dan data yuridis. Misalnya, data fisik objek tanah yang hendak disertifikatkan terletak di Desa Tanjung Boleng, tetapi data yuridisnya diterbitkan otoritas desa lain, yaitu Desa Batu Tiga yang terletak di Pulau Boleng (di luar Pulau Flores).

“Di sini terdapat mata rantai kerjasama mafia tanah dengan Pihak Ketiga. Sehingga, BPN Manggarai Barat tanpa ragu menerbitkan 563 SHM. Dari 563 SHM itu terdapat satu nama dengan kepemilikan sebanyak 53 SHM dengan luas bervariasi tetapi ditotal keseluruhan seluas 100 Ha”, demikian Petrus dan Benny. (CQ)

Sebarkan:

Pos terkait