PADMA Indonesia Desak Kemen P2PA segera Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Malaka

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendesak pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P2PA) RI segera datang ke Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menangani langsung kasus kekerasan seksual yang menimpa korban CT.

Selain mengalami kekerasan seksual, CT juga terindikasi kuat menjadi korban eksploitasi anak atau memanfaatkan anak untuk kepuasan orang lain.

CT sendiri saat ini berumur 13 tahun. Ia diketahui masih berada di bawah umur. Saat ini, CT tercatat sebagai salah satu siswi salah satu sekolah swasta di Betun, ibukota Kabupaten Malaka. Sedangkan yang disangka sebagai pelaku adalah NM, Gt dan Mami Pd.

Apa yang dialami CT saat ini mendapat keprihatinan dan kecaman keras Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia Gabriel Goa.

Dalam rilis yang diterima redaksi TIMORline com, Sabtu (07/05/2022) malam Pukul 00:55 Wita, Gabriel Goa antara lain mendesak pihak Kemen P2PA RI sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera turun ke Malaka untuk berkolaborasi dengan Bupati, Kapolres, Lembaga Agama, Penggiat Kemanusian dan Pers di Malaka menyelamatkan korban CT.

“Selamatkan korban kejahatan seksual yang adalah anak di bawah umur”, tandas Gabriel.

Gabriel mencatat, Kabupaten Malaka adalah salah satu wilayah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual dan perdagangan orang di Indonesia.

Karena itulah, terkait kasus korban CT, Gabriel melalui PADMA Indonesia terpanggil nurani kemanusiaannya untuk menyelamatkan korban.

Berikut Pernyataan Sikap lengkap PADMA Indonesia yang ditandatangani Gabriel Goa selaku Ketua Dewan Pembina:

Pertama, mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda NTT dan Kapolres Malaka untuk bekerja serius menangkap dan memroses hukum pelaku dan aktor intelektual kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Malaka khususnya korban CT saat ini;

Kedua, mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera turun ke Kabupaten Malaka berkolaborasi dengan Bupati, Kapolres, Lembaga Agama, Penggiat Kemanusian dan Pers di Malaka untuk serius menyelamatkan korban kejahatan seksual dan tindak pidana perdagangan orang:;

Ketiga, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera ke Kabupaten Malaka mengawal Polres Malaka berkolaborasi dengan Korban, Keluarga Korban, Pemkab Malaka, Lembaga Agama, Penggiat Kemanusiaan dan Pers di Malaka, NTT dan Nasional. (*/cq)

Editor: Cyriakus Kiik
________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan