Penempatan Irjen Pol Setyo Budiyanto Jadi Kapolda NTT Menjawab Harapan Publik

  • Bagikan

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi

ANGIN perubahan Penegakan Hukum, Pelayanan Keadilan dan Ketertiban Umum secara nasional mulai membawa perubahan baru, tidak hanya pada sisi manajemen tetapi juga pada sisi siapa yang tepat memimpin di sebuah wilayah Propinsi, sesuai dengan kultur, struktur dan kondisi terkini masyarakat di suatu Propinsi.

Melihat profil dan rekam jejak Irjen Pol. Setyo Budiyanto, seorang perwira tinggi dengan usia yang tergolong masih muda dan rekam jejak profesi yang cemerlang, terakhir sebagai Direktur Penyidikan KPK hingga Desember 2021, maka sebenarnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit punya pertimbangan khusus menunjuk Irjen Pol Setyo Budiyanto menjadi Kapolda NTT.

Pertimbangan Khusus
Pertama, Irjen Pol. Setyo Budiyanto ditempatkan sebagai Pimpinan Penegak Hukum, Pelayan Keadilan dan Ketertiban Umum di NTT, semata-mata pertimbangan dari segi profesionalisme dan kebutuhan penegakkan hukum di NTT yang semakin kompleks.

Di samping itu, seiring dengan kesadaran hukum masyarakat NTT yang semakin tinggi, tidak kurang juga masyarakat Diaspora NTT di Jakarta sering melakukan aksi demonstrasi ke Mabes Polri terkait berbagai anomali penegakkan hukum yang terjadi di NTT akhir-akhir ini. Artinya apa yang salah di NTT, Mabes Polri yang didemo.

Di sini, Irjen Pol. Setyo Budiyanto bukanlah perwira tinggi Polri yang bermasalah dan dibuang ke NTT, tetapi benar-benar pertimbangan dari aspek profesionalisme dan kebutuhan riil masyarakat NTT tentang sosok Kapolda seperti apa dan apanya itu ada dalam diri Irjen Pol. Setyo Budiyanto. Selain itu, Kapolri ingin menghapus stigma NTT sebagai daerah untuk membuang pejabat yang bermasalah.

Kedua, karena usianya masih muda dan pengalaman terakhir sebagai Direktur Penyidikan KPK, maka Kapolri dan Publik NTT berharap Irjen Pol. Setyo Budiyanto benar-benar ditempatkan untuk mengabdi dan melayani masyarakat NTT yang selama ini banyak yang jadi korban akibat kesalahan dalam proses penempatan Pimpinan Polri di NTT dan juga kesalahan dalam penegakkan hukum dan pelayanan keadilan yang dilaksanakan oleh Polisi.

Irjen Pol. Satyo Budiyanto perlu membenahi seluruh Polres di NTT dan hentikan praktek penegakkan hukum di NTT di mana antara penyelenggara negara dan penegak hukum saling KKN, saling menyandera untuk saling melindungi, akibatnya profesionalisme dirusak.

Dalam acara pisah sambut Pak Setyo Budiyanto oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri pada akhir  Desember 2021, Firli Bahuri menyatakan KPK merasa kehilangan salah satu pimpinan terbaik di KPK dan itu bukan pernyataan basa-basi, tetapi itu riil, karena semua perwira Polri di KPK adalah orang-orang pilihan dari yang terbaik di Mabes Polri.

Karena itu Masyarakat Diaspora NTT di Jakarta berharap agar Irjen Pol. Satyo Budiyanto melakukan langkah-langkah awal dalam 100 hari, sbb :

1. Manajemen penegakkan hukum yang diterapkan oleh KPK atau dialami oleh Irjen Pol. Setyo Budiyanto di KPK dapat diterapkan juga di Polda NTT dan seluruh Polres di NTT dengan kontrol yang ketat.

2. Audit seluruh proses penanganan kasus yang sudah mangkrak bertahun-tahun tidak tuntas, tidak di-SP3 tetapi dijanjikan masih dalam pencarian bukti selama bertahun-tahun, perlu dipastikan penanganannya.

3. Banyak kasus mangkrak perlu diprioritaskan penyelesaiannya dan perlu dipertanggungjawabkan proses hukumnya, seperti kasus :

a. Kasus dugaan korupsi senilai Rp1,4 miliar di DPRD  Ende yang saat ini menjadi perbincangan publik NTT, di mana sejumlah anggota DPRD Ende namanya disebut secara jelas.

b. Kasus dugaan korupsi gratifikasi yang melibatkan puluhan pejabat daerah Ende, sebagian besar anggota DPRD terlibat sebagai penerima gratifikasi, sudah lima tahun penyelidikan Polres Ende tidak ada pengembangan bahkan sudah ada putusan PRAPERADILAN-pun Polres Ende, sejak Maret 2018 hingga sekarang tidak ditindak lanjuti. (Ini harus dibuka dan ditingkatkan ke Penyidikan), karena selama ini kekuatan politik Partai menyendera Kekuasaan Kepolisian di NTT.

c. Kasus dugaan korupsi Bank NTT, ada dugaan rekayasa kredit fiktif senilai Rp130 miliar akibat take over kredit macet dari Bank Artha Graha dengan debiturnya PT. Budimas Pundinusa. Juga kasus pembelian surat hutang jangka menengah atau MTN senilai Rp50 miliar yang diduga merugikan Bank NTT;

d. Kasus kematian tidak wajar diduga pembunuhan alm. Nimrod Tameno, sejak 2019 hingga sekarang mangkrak di Polda NTT tanpa kejelasan kelanjutannya, kasus kematian Ansel Wora di Polres Ende, mangkrak dan masih banyak kasus serupa lainnya di Polres-Polres se-NTT.

Kita berharap Irjen Pol. Setyo Budiyanto dapat memberi warna baru, warna dan rasa KPK dalam tubuh Polda NTT, jika perlu di tangn Irjen Pol. Setyo Budiyanto, Polda NTT rasa KPK hadir dan menjadi model penegakkan hukum yang layak dicontoh Polda-Polda lain di luar NTT.

Pencegahan dan Penindakan harus seiring berjalan, Polda harus bangun kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Gereja, NU, Muhamadiyah, MUI NTT agar sinergi dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan sosial lainnya. (*)
________________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan