Penjabat Bupati Viktor Rapat Bersama Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Malaka

Sebarkan:

BETUN, TIMORTODAY.id-Penjabat Bupati Malaka Viktor Manek, SSos, MSi rapat bersama para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka, Selasa (30/03/2021).

Rapat tersebut dilakukan untuk mengetahui secara pasti perkembangan kegiatan di desa dalam kaitannya dengan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bacaan Lainnya

Di dalam rapat tersebut, Penjabat Bupati Viktor ingin mengetahui penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2020 dan progresnya di 2021. Karena selain sebagai Penjabat Bupati Malaka, dia juga Kepala Dinas PMD Propinsi NTT saat ini.

Sebagai putra daerah, Penjabat Bupati Viktor mengaku tidak segan-segan mengingatkan saudara dan saudarinya yang menjabat Kepala Desa agar menggunakan DD dan ADD sesuai petunjuk pelaksanaannya.

“Saya selalu mengingatkan bapak dan ibu kepala desa untuk selalu melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan di desa sesuai aturan, petunjuk teknis dan hal-hal prinsipil yang terkait di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan prosedural,” ungkapnya.

Viktor lebih jauh sangat mengharapkan para Kepala Desa segera menyelesaikan SPJ Tahap 1-3 dengan baik dan melaporkannya kepada pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Penjabat Viktor mengingatkan para Kepala Desa tentang curah hujan yang tinggi. Sebab, curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan bencana alam dan persiapan menghadapi perayaan Paskah 2021.

“Saya minta para Kepala Desa memantau keadaan wilayahnya karena adanya curah hujan yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Jika ada bencana segera laporkan ke Camat dan dinas terkait untuk diatasi,” tutupnya sambil menambahkan agar para Kades selalu mengikuti isu-isu nasional yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Malaka Hendro Babu dalam laporan pelaksanaan perkembangan DD 2020 dan 2021 mengemukakan, berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa untuk 127 desa di Malaka, kegiatan Sarpras 90,98 % dan kegiatan Non Sarpras 99,93 %. Sedangkan dokumen SPJ Tahap I 56 desa sudah dimasukkan, Tahap II 21 desa dan Tahap III 19 desa.

“Kendala yang dihadapi karena terjadi beberapa kali perubahan APBDes akibat refocusing anggaran DD, ADD, BHP dan BHR yang mengakibatkan berubah-ubahnya kegiatan yang didanai APBDes sehingga berdampak pada pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya”, kata Hendro.

Sementara pada 2021, penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2021 sudah mencapai 100 % dan menunggu penetapan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap (Siltap) dan ADD.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Malaka, Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Koordinator Kabupaten dan Tenaga Ahli. (cq)

Sebarkan:

Pos terkait