Petrus Selestinus: KPK, Abaikan saja Panggilan Komnas HAM

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengabaikan saja panggilan Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK.

Hal ini ditegaskan Petrus dalam rilisnya yang diterima TIMORTODAY.id, Kamis (17/06/2021).

Petrus menyampaikan hal ini sebagai tanggapannya terhadap panggilan Komnas HAM kepada pimpinan KPK untuk diperiksa terkait pengaduan 75 Pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

“Panggilan Komnas HAM kepada pimpinan KPK sudah dilakukan dua kali. Surat panggilan kedua ini pertanda Komnas HAM abaikan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan memolitisasi kasus Penonaktifan 75 Pegawai KPK karena tidak lulus TWK yang diselenggarakan BKN, sembari memberi panggung kepada kelompok kepentingan yang hendak menggoreng isu HAM”, tandas Petrus.

Padahal, menurut Petrus, TWK itu instrumen untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang mengamanatkan bahwa Pegawai KPK adalah ASN, yang diangkat menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Advokat Peradi itu lebih jauh mengingatkan pimpinan KPK harus tegas menyatakan kalau Komnas HAM tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan KPK, karena materi kasus yang dipersoalkan adalah tentang sengketa kepegawaian yang masuk dalam rumpun kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN dan di sana terdapat upaya hukum.

Sebaliknya, Komnas HAM seharusnya sudah dapat memastikan bahwa apa yang menjadi objek pengaduan 75 Pegawai KPK itu bukan pelanggaran HAM; pengaduan dimaksud didasarkan pada adanya itikad buruk; terdapat upaya hukum yang efektif berupa Gugatan, Banding, Kasasi dan PK; dan saat ini upaya hukum itu sedang berjalan di MK.

Dengan demikian, kata Petrus, upaya Komnas HAM tidak henti-hentinya memanggil Pimpinan KPK dan mengadakan Konferensi Pers terus-menerus sebagai politicking dan berpotensi merintangi tugas KPK menegakan hukum untuk memberantas korupsi.

“Ini menandakan Komnas HAM juga terjebak dalam tindak pidana korupsi”, tandas Petrus.

Petrus menangkap adanya upaya kepentingan kelompok lain yang menunggangi Komnas HAM yang ingin mendiskreditkan Pemerintah dan DPR. Utamanya terkait Revisi UU KPK dan pembersihan dalam tubuh KPK terkait pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, melalui momentum TWK Pegawai KPK.

“Penunggangan ini bisa saja terjadi karena Komnas HAM tidak memiliki  UU Tentang Hukum Acara dan tidak dapat memberikan kepastian hukum. Karena itulah Komnas HAM mudah diperalat, ditarik ke kiri dan ke kanan, untuk aksi publisitas, setidak-tidaknya konferensi pers tiap hari pada isu yang sama yang didaur ulang”, kata Petrus.

Dia menilai Komnas HAM sudah terjebak menjadi alat perjuangan kelompok dan kelompok itu diduga kuat merupakan kelompok residu politik gerakan #2019 Ganti Presiden#, sebagaimana dalam berbagai narasi kelompok ini mencoba mendesak PresidenJokowi, masuk dalam konflik murahan ini. (cq)

  • Bagikan