Petrus Selestinus: Mendagri Tidak Konsisten dalam Pengesahan Wabup Ende

  • Bagikan

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai hingga sekarang membisu, tidak transparan seputar tindakannya yang tidak konsisten menegakkan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan Wakil Bupati Ende pada 11 Nopember 2021, hingga terjadi pelantikan terhadap Erikos Emanuel Rede pada 27 Januari 2022.

Penilaian itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima redaksi, Sabtu (05/02/2022).

Petrus mengungkapkan, semenjak terpilihnya Erikos Emanuel Rede (EER) sebagai Wakil Bupati Ende Periode 2019-2024, muncul problem yuridis yang serius.

“EER tidak melampirkan usulan DPP Partai Pengusung sebagai syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 176 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang tidak dipenuhi EER selaku Calon Wakil Bupati”, kata Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, tidak dipenuhinya persyaratan calon berupa tidak melampirkan usulan DPP Partai Politik Pengusung sempat dipersoalkan Publik dan ketika berkas Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tiba di Mendagri, ternyata Mendagri terima pada 22 Nopember 2021, Pukul 15.30:27 WIB.

Diungkapkan, pada ULA (Unit Layanan Administrasi)  Kemendagri, menyatakan: “Permohonan Ditolak”.

Adapun alasan Penolakan Kemendagri melalui Kasubag ULA Kemendagri pada l 22/11/2022, Pukul 15.30:27 WIB, menyatakan: “Mohon maaf untuk usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende belum dapat diproses dikarenakan tidak melampirkan usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengusung. Dasar hukum : 1. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 2015;  2. Penjelasan Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016; 3. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) dstnya.

Mendagri Terjebak Konspirasi
Menurut Petrus, meskipun SK DPP Partai Pengusung sejak awal sudah disoal Publik dan Para Praktisi hukum agar dilengkapi melalui mekanisme pemilihan ulang, namun hal itu diabaikan dan DPRD Ende dengan tetap membuat Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan kepada Mendagri dan tetap dikirim dengan kondisi tidak lengkap persyaratan dimaksud.

Respons Mendagri sendiri atas Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende 22/11/2021, begitu cepat, seketika itu juga Menolak Usul Pengesahan melalui ULA Kemendagri tgl. 22/11/2021. Namun, baik EER dan Partai Pengusung maupun DPRD Ende tetap bergeming mengabaikan syarat wajib yang sebelumnya disoal Publik untuk segera diperbaiki.

“Yang mengherankan, mengapa Mendagri berubah pendirian dan terjebak dalam konspirasi politik, lantas gelap mata mengeluarkan SK No. : 132.53-67 Tahun 20 22, tgl.19/1/ 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT”, ungkap Petrus.

Koordinator Perekat Nusantara itu mengungkapkan, Dirjen OTDA juga begitu cepat merespon mengapa dengan Surat No.: 132.53/879/OTDA, tgl. 25/1/2022, Hal Penyampaian Salinan dan Petikan SK. Mendagri No. : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19/1/2022, Dirjen OTDA a/n. Mendagri meminta agar Gubernur Provinsi NTT, “Melaksanakan Pelantikan Wakil Bupati Ende Terpilih a/n. Erikos Emanuel Rede” dan “Menyiapkan Laporan dan Berita Acara Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri”, saat posisi Kelengkapan Persyaratan Calon tidak terpenuhi.

Mengapa Mendagri Plintat- plintut
Petrus mengatakan, Pemilihan Wakil Bupati Ende adalah soal kecil bagi tugas Mendagri. Pertanyannya mengapa Mendagri sampai bersikap plintat-plintut menghadapi problem kecil yang sudah disikapi dengan Menolak Usul Pengesahan Pengangkatan.

Mengapa Tito Karnavian mendadak berubah, apakah Tito Karnavian berada dalam tekanan kekuasan Partai Politik atau karena tekanan Politk Uang lalu berubah pendirian, karena dalam konteks politik saat ini, tekanan Partai Politik dan Politik Uang ikut menentukan perilaku politik seseorang, siapapun dia.

Menurut Petrus, jika saja karena tekanan Partai Politik yang dahsyat atau Politik Uang  yang mengalir deras maka relevankah sikap seorang Tito Karnavian menjadi plintat-plintut, hari ini menolak usul, besok mengeluarkan SK Pengesahan tetapi kemudian menjelang pelantikan Tito Karnavian menarik kembali SK Pengesahannya, tetapi membiarkan Gubernur NTT tetap melantik Wakil Bupati Ende.

“Pertanyaannya pertanda politik apakah ini, apakah Gubernur NTT sedang melawan atasannya Mendagri sekedar menjaga wibawa Pemprop NTT atau mereka sesungguhnya sedang bersandiwara memainkan harapan publik Ende dan demokrasi di NTT demi sesuatu yang lain dari tujuan bernegara menurut konstitusi”, ungkap Petrus retoris.

Ende Tidak punya Wabup
Petrus menjelaskan, surat Dirjen OTDA meskipun a/n. Mendagri pada 27/1/2022 menarik kembali seluruh Dokumen SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende dari tangan Gubernur NTT karena dari sisi formal dan prosedur Pengesahan Pegangkatan, perlu dilakukan konsolidasi bersama, membuktikan bahwa Mendagri dalam kondisi labil dan tertekan dalam dua tarikan kekuatan politik hitam dan putih.

Baginya, penarikan kembali seluruh Dokumen SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende sebelum pelantikan dilakukan Gubernur NTT pada 27/1/2022, oleh Dirjen OTDA, meskipun a/n. Mendagri, sekali lagi “memastikan” bahwa kekuranglengkapan persyaratan Usulan DPP Partai Politik Pengusung Wakil Bupati Ende menjadi ganjalan yang sangat serius yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak pernah mau diselesaikan secara mekanisme hukum.

“Akibatnya Ende tidak punya Wakil Bupati, Erikus E. Rede tidak boleh menjalankan tugas Wakil Bupati Ende karena pada saat pelantikan SK Pengesahan sudah ditarik, karenanya tidak ada legitimasi hukum dan politik yang mendukung pelantikan Wakil Bupati Ende”, demikian Petrus.

Petrus juga meminta DPRD Ende segera membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati untuk memproses kembali sesuai aturan atau membiarkan Kabupaten Ende tanpa Wakil Bupati hingga 2024. Sebab, soal kekuranglengkapan persyaratan Calon hanya boleh dilengkapi saat mendaftar di Panitia Pemilihan, tidak boleh dimasukan lewat pintu belakang secara ilegal di Kemendagri. (*/cq)
_____________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com.

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan