Petrus Selestinus: Presiden Jokowi Intervensi Pimpinan KPK

Sebarkan:

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai sebagai bentuk intervensi kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan KPK yang dijamin independensinya oleh UU KPK.

“Presiden Jokowi seharusnya mendorong 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan Pimpinan KPK untuk legowo dan menjamin akan diberikan kesempatan untuk mengisi pekerjaan lain sesuai keahlian masing-masing di luar KPK. Tentu harus mengikuti segala prosedur yang berlaku. Atau menempuh upaya hukum untuk menguji keputusan Pimpinan KPK”, demikian Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilisnya yang diterima TIMORTODAY.id, Kamis (20/05/2021) pagi.

Bacaan Lainnya

Petrus lebih jauh mengingatkan
Pimpinan KPK tidak boleh terpengaruh dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak penonaktifan 75 Pegawai KPK termasuk Novel Baswedan.

Bagi Petrus, independensi KPK itu terkandung makna kemampuan Pimpinan KPK untuk menolak secara tegas segala bentuk intervensi termasuk dari Presiden Jokowi.

Menurut Advokat Peradi ini, sikap Presiden Jokowi menolak penonaktifan 75 Pegawai KPK telah ditafsirkan secara keliru oleh sejumlah pengamat bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu sebagai sebuah perintah yang mengikat Pimpinan KPK. Padahal, sebetulnya tidak demikian. Sebab, pada saat yang bersamaan perintah Presiden itu gugur dengan sendirinya.

“Sikap itu tidak mengikat bahkan tidak bisa diikat, karena kekuatan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK Hasil Revisi, jelas dan tegas sekali”, tandas Petrus.

Mengutip Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang UU KPK Hasil Revisi, Petrus menegaskan, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Selanjutnya, Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2019 menegaskan, Penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK yang tata cara pengangkatan Penyidik KPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK.

Oleh karena itu, Petrus meminta Pimpinan KPK tidak terombang-ambing oleh sikap pro-kontra atau pendapat umum atau opini publik, terlebih-lebih dengan pengerahan sikap puluhan guru besar untuk menekan Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 Pegawai KPK.

“Biarkan saja dinamika itu dan Pimpinan KPK tetap on the track”, tegas Petrus.

Menurut Advokat nasional ini, wawasan kebangsan jauh lebih mahal dari nasib 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan Pimpinan KPK.

“Merawat kebhinekaan, menjaga kedaulatan NKRI, Pancasila dan UUD 45 jauh lebih mahal dari kepentingan¬† 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan”, kata Petrus.

Atas pandangan itu, Petrus mengharapkan Frili Bahuri dkk dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangan Pimpinan KPK yang sudah diatur dalam UU KPK dan UU ASN.

“Pimpinan KPK tidak perlu ragu. Rakyat mendukung kerja Firli Bahuri dkk”, demikian Petrus. (cq)

Sebarkan:

Pos terkait