PN Atambua Vonis Anton Sally Kembalikan Uang Rp 3,6 Miliar Milik Wens Kali

  • Bagikan

ATAMBUA, TIMORTODAY.id-Perkara kasus perdata Wenseslaus Meta Kali alias Wens Kali selaku Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Atambua pada 10 Juni 2021 lalu, Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Atb dengan klasifikasi perkara wanprestasi (ingkar janji) oleh Tergugat Hillarius Antonius Leonard Sally alias Anton Sally, akhirnya divonis.

Tergugat Anton Sally divonis untuk mengembalikan uang senilai Rp3,6 M milik Penggugat itu dalam sidang putusan yang pimpin hakim Ketua Raden Mar Suprato, SH yang digelar di Pengadilan Negeri Atambua pada Rabu (09/02/2022).

Patrisius Brandon Mau Bere, SH, MH alias Erik selaku Kuasa Hukum Wens Kali kepada media ini mengatakan, proses perkara tersebut di Pengadilan dimulai dengan mediasi untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat agar masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa harus melalui sidang di Pengadilan.

Dalam mediasi itu terjadi kesepakatan, Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang Penggugat dengan jenjang waktu selama empat bulan.

“Nah, pada saat akan menandatangani akta perdamaian Tergugat tidak mau lagi dengan alasan isi akta perdamaian itu tidak sesuai dengan keinginan Tergugat. Padahal, kesepakatan itu di depan hakim mediator saat mediasi,” ucap Erik didampingi Wens Kali dan salah satu putranya Rudy Kali di Atambua, Jumat (25/02/2022).

Dengan tidak menyetujui kesepakatan itu, proses hukum dilanjutkan dengan agenda sidang pokok perkara. Proses persidangan itu berakhir pada 9 Pebruari 2022, di mana Pengadilan Negeri Atambua memutuskan yang mana dalam amar putusan dalam Konvensi Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yakni tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp3,3 miliar ditambah Rp300 juta sebagaimana yang dijanjikan kepada Para Penggugat di hadapan notaris adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian pihak Penggugat akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sesuai dengan kerugian Penggugat maka wajar dan berdasarkan hukum Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp3,6 juta.

4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 persen per tahun dari Rp3,6 juta, yakni Rp198 juta, dihitung sejak 21 Juni 2021 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat tanpa syarat seketika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp5,145 Ribu;

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Selain itu, lanjut Brandom dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar nihil.

“Jadi dengan amar seperti itu, berarti sudah menyatakan bahwa apa yang kami sampaikan telah dinyatakan dan dinilai oleh pengadilan bahwa kami benar,” sebutnya.

Pihaknya berharap dengan putusan ini, tergugat bisa bersikap gentel untuk menerima dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut.

Ia juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini secara adil sesuai dengan fakta yang terjadi.

Principal, Wens Kali pada kesempatan itu menambahkan, dia sendiri sejak awal menghendaki perkara itu diselesaikan secara kekeluargaan.

“Kami dari awal maunya selesaikan secara kekeluargaan dengan harapan dia kembalikan uang, tapi dia tidak mau ya, kita selesaikan di Pengadilan. Kami ikuti dari sidang pertama akhirnya hasilnya seperti ini, dia Tergugat harus gentel menerima dan melaksanakan putusan Pengadilan itu,” ungkapnya.

Terpisah, kuasa hukum Anton Sally, Helio Caetano Monis yang dikonfirmasi mengaku keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Atambua  tersebut. Pasalnya, putusan Pengadilan dengan permintaan dari Penggugat itu sebenarnya tidak sulit, Tergugat juga menyampaikan gugatan balik meminta hakim supaya menghukum para Penggugat untuk menerima pengembalian uang pokok Rp3,3 miliar tanpa bunga 6 persen per tahun.

“Itu permintaan dari Pak Anton Sally. Tapi putusan PN menyatakan mengembalikan Rp3,6 miliar tambah bunga 6 persen per tahun, dengan alasan Rp300 jutanya itu bunga sehingga Tergugat tidak puas. Rp300 juta ini dasar hukumnya apa, perhitungannya apa, itu saja persoalannya,” ungkap Helio saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (27/02/2022).

Menurutnya, bila Rp3,3 miliar itu sumbernya jelas, dasarnya jelas, pokok uang yang diberikan kepada kliennya Anton Sally, bunga 6 persen pertahun itu jelas sesuai dengan bunga Bank.

“Hanya tambah Rp300 juta ini dasarnya apa? Bunga kan sudah ada 6 persen, bunga apa lagi, ini yang membuat kita berpikir bahwa Pengadilan juga kadang melegalisasi sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya,” sebutnya.

Helio menegaskan, Hakim boleh tampil sebagai pembuat hukum jika tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Tetapi, ini kan hukumnya sudah ada. Jadi, pihaknya menilai hakim ini sewenang-wenang, memutuskan menghukum orang untuk membayar Rp300 juta.

“Bukan soal apa-apa, ini bukan soal banding atau tidak. Saya tahu persis klien saya Pak Anton. Jika dia punya uang, kasus ini tidak akan sampai ke Pengadilan, dia pasti bayar berapa pun, hanya persoalannya dia sedang tersangkut masalah keuangan. Sehingga, dia minta pembayaran yang adil sesuai dengan hukum dan kemampuan dia. Tapi, kalau pembayarannya tidak adil, di luar dari batas kemampuan, tidak berdasarkan hukum maka dia juga menolak,” tandas Helio.

Namu demikian, lanjut Helio, pada dasarnya kliennya punya niat mau bayar tapi hanya Rp3,3 miliar pokok ditambah 6 persen bunga per tahun.

“Jadi, kalau dia tiga tahun baru bayar, berarti dia harus bayar 18 persen, istilahnya begitu. Tapi majelis kok kasih Rp3,6 miliar tambah Rp300 juta sebagai bunga, bunganya 6 persen lagi. Iya ini kan ngawur. Bunga di atas bunga inilah yang ditolak oleh kita. Kita sebenarnya bukan masalah Pak Wens Kali meminta untuk damai atau tidak. Bukan itu, tapi kita tidak mau ada yurisprudensi pengadilan yang mengenakan bunga di atas bunga terhadap orang itu lho, tidak elok hukum ini jadinya. Jadi, kalau kita menerima ini, hukum kita ini menjadi tidak elok,” katanya.

Terkait rencana banding, kata Helio, pihaknya sudah minta banding, tinggal memori bandingnya yang sementara disusun.

“Banding itu sederhana, dasar pengadilan mengenakan bunga dobel itu apa? Ukuran keadilan apa? Kalau Rp3,3 miliar pasti, itu tidak masalah, itu gugatan balik kita begitu,” demikian Helio. (adh)
_____________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan