Presiden Jokowi Dinilai Kejam Terhadap Minoritas

Sebarkan:

Kupang, Timortoday.id-Kongres Rakyat Flores (KRF) menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang tergolong ketinggalan kereta alias terlambat dalam merespon peristiwa pembantaian secara biadab satu keluarga berikut pembakaran rumah dan gereja di Dusun Lewonu Desa Lembon Tongoa Kecamatan Pelolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Presiden Jokowi mestinya menjadi orang pertama yang mengutuk keras peristiwa itu dan menunjukkan empatinya kepada para korban dan keluarganya”, demikian rilis Ketua Presidium KRF Petrus Selestinus yang diterima redaksi Timortoday.id di Kupang, Selasa (01/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Petrus, dilihat dari bobot peristiwa dan dampak politik yang ditimbulkan, meskipun akhirnya Presiden Jokowi mengutuk keras peristiwa pembantaian dan menyatakan dukacitanya, namun sikap demikian menjadi tidak bermakna dan kehilangan bobot kenegarawanan sekali pun hanya sekedar penglipur lara.

Petrus mengatakan, secara organisasi KRF mempertanyakan alasan keterlambatan pernyataan belasungkawa dan empatinya kepada para korban dan keluarga.

“Apakah ada yang salah atau kurang dari warga minoritas di negeri ini terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya sehingga hanya sekedar menyatakan belasungkawa dan empati kepada korban kebiadaban teroris di Sigi dan di tempat lain, Presiden Jokowi enggan melakukan itu pada kesempatan pertama”, begitu Petrus bertanya.

Sebagai perbandingan, Petrus mengungkap  kasus penistaan agama berupa penghinaan Nabi Muhammad SAW melalui karikatur di Prancis direspon cepat Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. Saat itu, pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang melukai perasaan umat Islam dipublikasikan secara luas.

Menurut Petrus,  KRF curiga, jangan-jangan Presiden Jokowi sedang menimbang-nimbang untung rugi dan dampak politik elektoralnya terhadap kepentingan putera dan menantunya yang sedang ikut Pilkada di Solo dan Medan?

KRF malahan mencium gelagat politik Presiden Jokowi akhir-akhir ini lebih memilih bersikap kompromi dengan kelompok yang dalam aktivitas sosial poltiknya mengedepankan politik identitas.

“Mungkin saja Presiden Jokowi  sedang mengkalkulasi untung rugi mengutamakan keselamatan dinastinya dalam pilkada dari pada harus bersikap mewujudkan tujuan nasional dan memenuhi tuntutan rasa keadilan publik”, kata Petrus.

Petrus menegaskan, Presiden Jokowi terlalu kejam bahkan tidak adil terhadap kelompok minoritas di negeri ini jika hanya untuk kepentingan elektoral demi dinasti dan kroninya, lalu Presiden Jokowi memilih sikap mempertaruhkan kepentingan strategis nasional dengan membiarkan Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam bersikap intoleran dan radikal terhadap kelompok minoritas, menghina TNI, Polri bahkan Presiden Jokowi sendiri.

Advokat Peradi itu mengatakan, ada sejumlah peristiwa besar yang berdimensi mengganggu kepentingan strategis nasional. Tetapi,  Presiden Jokowi hanya bisa mencopot Kapolda, Kapolres dan bahkan KUA Tanah Abang.

Sementara peristiwa pokok yang menjadi causa Kapolda, Kapolres dan KUA dicopot, tidak diproses.  Bahkan, kasus-kasus lama yang korbannya adalah kelompok minoritas dibiarkan mengambang di Kepolisian hingga sekarang. (CQ)

Sebarkan:

Pos terkait