Proyek APBN di NTT Dimonopoli, Pengusaha Lokal Diabaikan

Sebarkan:

Catatan: Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia

SAAT ini pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) era Jokowi menjadi prioritas utama. Ini melalui alokasi APBN mengingat APBD NTT rendah dan masuk kategori propinsi dengan angka kemiskinan nomor 3 di Indonesia.

Fakta membuktikan bahwa potensi-potensi unggulan NTT sangat luar biasa. Baik di sektor petanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Namun, sangat disayangkan karena belum dikelola secara profesional dan maksimal.

Perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga yang kongkalikong dengan kaum kuat modal dari Jakarta lalu mengabaikan pengusaha lokal NTT.

Terpanggil akan pencegahan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam realisasi proyek negara melalui dana APBN maka kami dari KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan :

Pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi NTT dan Polda NTT melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT. Jika ditemukan adanya dugaan kuat praktik-praktik KKN agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu.

Fakta membuktikan selama ini diduga kuat proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021.

Fakta hukum lain, perusahaan yang beberapa dokumennya sudah kedaluwarsa dimenangkan Panitia Lelang Proyek Jalan di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

Ada lagi bukti, PPK terlibat langsung dalam pekerjaan proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat dugaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar di wilayah perbatasan Belu.

Ada lagi proyek perbatasan di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga memenangkan oknum pengusaha tersebut yang diduga kuat sudah diketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan untuk Asphalt Mixing Plant (AMP).

Kedua, mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kuat praktik KKN dalam proyek-proyek APBN di NTT.

Ketiga, mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaaan mafiosi KKN dalam proyek-proyek negara lewat APBN di NTT. (*)

Sebarkan: