Rakor Dinsos se-NTT Bahas Bansos Penanganan Fakir Miskin Kemensos

  • Bagikan

BETUN, TIMORTODAY.id-Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Sosial (Dinsos) se-Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, ibukota Propinsi NTT, Senin (29/11/2021), membahas Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Tingkat Propinsi NTT.

Kadis Sosial Kabupaten Malaka, Folgentius Bere Fahik, SPd, MAP yang dihubungi melalui telpon selelurnya seusai Rakor, Senin (29/11/2021) sore, menjelaskan, agenda utama Rakor itu membahas Bansos Penanganan Fakir Miskin dan menegaskan beberapa hal di antaranya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako.

Sebab, sesuai aturan dan petunjuk teknisnya, yang menjadi sasaran program ini adalah fakir miskin. Sehingga, penyaluran bantuan ini harus tepat sesuai Prinsip 6 (Enam) Tepat, Data BPNT, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Peran BRI, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dan daerah tanpa jaringan komunikasi.

“Jadi, dalam Rakor ditekankan agar penyaluran Bansos Kemensos bagi kaum fakir miskin sesuai aturan dan petunjuk teknis yang ada”, jelas Kadis Folgen.

Tim Dinsos Kabupaten Malaka yang mengikuti Rakor di Hotel Neo Aston ini adalah selain Kadis Folgen, juga Kabid Pemberdayaan Sosial Tito Amaral, SKom, Kasi Pemberdayaan Sosial Rofinus Seran, SSi dan Koordinator Daerah (Korda) Program BPNT Kabupaten Malaka Rafaela Lusia Laka.

Apakah dalam Rakor dibahas pula pelaksanaan Program BPNT Sembako termasuk di Kabupaten Malaka yang menjadi polemik belakangan ini, Kadis Folgen menegaskan, polemik itu terjadi karena ada pihak tertentu yang mencoba bermain-main di air keruh dengan mengabaikan aturan pelaksanaan Program BPNT yang ada.

“Aturannya sudah ada, ya, kita pakai aturan itu. Jangan bikin lain”, tandas Folgen.

Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu mengatakan, pelaksanaan Program BPNT Sembako sangat terbuka kepada masyarakat termasuk di Kabupaten Malaka, terutama yang mau menjadi Rumah Pangan Kita (RPK) dan Agen e-Warung.

“RPK dan Agen itu mengurus uang dan barang negara bagi masyarakat yang disebut dengan Kelompok Penerima Manfaat atau KPM. Karena uang dan barang itu milik negara maka pelaksanaan dan penyalurannya harus sesuai aturan, bukan maunya dinas atau orang-orang tertentu”, katanya.

Kadis Folgen menangkap adanya keinginan pihak tertentu yang mencoba bermain api dalam Program BPNT di Kabupaten Malaka. Tetapi, aturannya tegas sehingga keinginan mereka tidak kesampaian.

“Dinas kerja pakai aturan sehingga ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka karena keinginannya tidak kesampaian, lalu mengadu-domba dinas dengan mitra seperti Bulog dan BRI dengan dalih mafia. Orang kerja pakai aturan koq dibilang mafia. Aturannya ada koq”, tandas Kadis Folgen.

Untuk adu domba dimaksud, jelas Kadis Folgen, ada pihak tertentu yang mengadu dengan bersurat langsung ke Menteri Sosial di Jakarta pada September lalu. Merespon pengaduan itu, Pemkab Malaka melakukan klarifikasi ke Kementerian Sosial dan tingkat daerah baik di tingkat Kabupaten Malaka maupun Propinsi NTT pada 4 Oktober lalu.

Selain klarifikasi tersebut, Pemkab Malaka melalui Dinas Sosial melakukan Rapat Koordinasi dengan Bulog Cabang Atambua, BRI, RPK dan Agen e-Warung pada Kamis (25/11/2021) di Betun.

“Semua sudah diklarifikasi dan clear, jelas. Tidak ada masalah”, demikian Kadis Folgen. (cq)

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan