Rizieq Shihab dapat Dikenai UU Tindak Pidana Terorisme

  • Bagikan

Jakarta, Timortoday.id-Direktur Advokasi Hukum Lembaga Advokasi Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan (LANDEP) Berechmans M. Ambardi, SH, MH menegaskan, Penyidik Polda Metro Jaya dapat mengarahkan penyidikan Rizieq Shihab ke Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

“Sangkaan pidananya tidak hanya melanggar Pasal 160 KUHP tetapi perlu dikembangkan ke arah kejahatan terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme”, kata Berechmans dalam rilisnya yang diterima redaksi Timortoday.id, Sabtu (12/12/2020).

Mengutip Pasal 160 dan 216 KUHP, Berechmans menjelaskan, perbuatan yang dilakukan Rizieq Shihab adalah melakukan perbuatan menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan supaya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan seterusnya.

“Tindak pidana ini terkait konten ceramah dan sikap Rizieq Shihab selama berada di Indonesia sepulangnya dari Arab Saudi 10 Nopember 2020”, katanya.

Menurut Berechmans, pengembangan penyidikan dengan pendekatan UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme dimaksudkan tidak ada satu pun dugaan tindak pidana yang pernah terjadi sebelumnya.

Dengan demikian, kata Berechmans, tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas Rizieq Shihab akhir-akhir ini tudak lolos dari jerat hukum. Sebaliknya, dapat dijerat sebagai tindak pidana yang berlanjut atau berulang-ulang (concursus realis atau samenloop), agar prinsip peradilan murah, sederhana dan mencapai efek jera, bisa dicapai.

Lebih jauh dia meminta Polri untuk memanfaatkan momentum dukungan publik yang luas. Political will Pemerintah juga perlu mendukung kinerja Polri dalam menegakkan dan menuntaskan semua tindak pidana yang diduga dilakukan Rizieq Shihab dkk selama ini.

“Hak-hak publik atas rasa aman, stabilitas ekonomi dan politik harus diwujudkan”, tandas Berechmans.

LANDEP sendiri mendukung dan mendorong Polri agar secara simultan menyelidiki semua aktivitas Rizieq Shihab selama ini terkait tindakan-tindakan yang bermotif politik, ideologis dan mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman umum dengan pendekatan UU Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Berechmans, antara ketentuan Pasal 160 KUHP dengan rumusan Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme terdapat korelasi yang sangat kuat.

“Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas”, demikian Berechmans. (CQ)

  • Bagikan