Robi Daminus Mella Minta Komnas HAM Naikkan Kasusnya ke Penyelidikan Pelanggaran HAM

  • Bagikan

SOE, TIMORTODAY.id-Komnas HAM RI mempertemukan Robi Damianus Mella dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) dalam forum mediasi pada Jumat, 22 Juli 2022 di Kantor Bupati setempat.

Mediasi ini untuk penyelesaian masalah pembongkaran rumah milik Robi Daminus Mella yang dilakukan Pemkab TTS pada Selasa, 13 April 2021.

Bupati TTS sendiri tidak hadir dalam mediasi tersebut. Pemkab TTS diwakili Otniel Tallo Tahun, ST selaku Kepala Dinas PUPR TTS, Maximus Limsgustaf Banunaek, ST selaku Kabid Aset BPKAD, Joni M. Fina, S.ST selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN TTS.

Hadir korban Robi Damianus Mella, Yacob Pitay dari pihak keluarga Robi Mella, dari Komnas HAM RI hadir Hairansyah selaku Komisioner Komnas HAM selaku mediator, Desiderius Ryan/Penata Mediasi Sengketa HAM Muda, Rumpun Mutiarasari Simorangkir/Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama, Risky Marita Eka Saputri/Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama.

Dalam mediasi tersebut, Robi Damianus Mella membacakan tuntutannya melalui surat. Robi Mella menuntut ganti kerugian materil atas pembongkaran rumah miliknya senilai Rp500 juta dan ganti kerugian immaterial berupa harga diri senilai Rp5 miliar.

Dalam suratnya itu, Robi menyebut dua hal terkait kasus pembongkaran rumah miliknya. Pertama, terkait pembongkaran rumah miliknya yang dibangun dengan uang sendiri, bukan uang dari Pemkab TTS, tiba-tiba Pemkab TTS datang membongkar. Membongkar dengan dijaga aparat TNI dan Polri tanpa ada putusan Pengadilan.

Kedua, terkait lahan. Lahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut berada di atas lahan milik sendiri. Di atas lahan tersebut pun sudah ada 399 kepala keluarga, tapi hanya rumah miliknya yang dibongkar, di lokasi itu areal pemukiman.

Lahan atau tanah tersebut diperoleh secara warisan turun-temurun dari kakek Neno Mella.

Jika mediasi ini gagal, Robi meminta Komnas HAM RI memberikan rekomendasi untuk dilimpahkan ke pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pembongkaran rumah miliknya, menurut Robi, adalah perampasan hak hidup bagi warga negara dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

“Negara harus hadir melindungi kami sebagai warga negara terkait perlindungan dan jaminan rasa aman bagi setiap warga negara”, tandas Robi.

Robi mengungkapkan, setelah rumah dibongkar dan digusur, Pemkab TTS mengurus sertifikat di atas tanah tersebut kepada BPN. Modusnya dengan melahirkan peran pengganti sebagai pemilik lahan, bekerjasama dengan oknum BPN dan pejabat pemerintah TTS.

“Kami harapkan Komnas HAM RI agar memberikan rekomendasi kepada Kementrian ATR/BPN, Polri dan Satgas Mafia Tanah agar mengusut dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten TTS khusus terkait di atas lahan kami dan sekitar”, jelas Robi dalam membaca surat yang dipegangnya.

Merespon surat Robi, Pemkab TTS mengatakan, hasil mediasi ini akan disampaikan kepada Bupati TTS dan masih membuka ruang mediasi yang difasilitasi Komnas HAM RI.

Pemkab TTS menyampaikan perlu menghadirkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dinas Kehutanan Propinsi NTT dalam mediasi.

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten TTS menjelaskan, objek tanah yang terletak di Karangsiri Kecamatan Kota Soe belum ada penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kantor Pertanahan belum menerima permohonan pendaftaran sertifikat atas tanah dimaksud baik dari Robi Mella maupun dari Pemkab TTS. Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan hak atas tanah apabila telah diajukan permohonan serta status tanah dan kondisi tanah dimaksud memenuhi syarat clean and clear.

Hal itu tertuang dalam berita acara mediasi Nomor: 015/BA/MD.00.01/VII/2022 yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam mediasi. Mediasi ditunda untuk dilanjutkan kembali.

Setelah mediasi, Komnas HAM RI meninjau lokasi pembongkaran rumah Robi Mella dan lahan sekitar bersama Robi Mella bersama keluarga dan Wakil Bupati TTS Jhoni Army Konay.

Ahmad Azis Ismail, SH selaku Kuasa hukum Robi Mella dari Firma Hukum ABP saat dihubungi Sabtu (23/07/2022) menjelaskan, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan bukti hak atas kepemilikan atas tanah. Tukar guling tanah yang disampaikan Pemkab TTS, tukar guling dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diduga hanya modus untuk perampasan hak atas tanah warga.

“Kami akan buat laporan ke Satgas Mafia Tanah sesuai instruksi Presiden terkait praktik mafia tanah. Ini bentuk penindasan kepada warganya sendiri. Membuat korban Robi Mella hidup tanpa rumah sampai sekarang setelah rumahnya dibongkar. Ini perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hak azasi manusia”, demikian Azis. (*/cq/tim)
______________
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com

Komentar
Facebook Comment
  • Bagikan