SPKT Polda Banten Tolak Laporan Polisi, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Pimpinan Polri

  • Bagikan

BANTEN, TIMORTODAY.id-Direktur LQ Indonesia Lawfirm Alvin Lim kembali menyampaikan tanggapan mengenai berita viral mahasiswa yang dibanting oknum Polri ketika melakukan unjuk rasa damai di Kantor Bupati Tangerang pada Rabu (13/10/2021).

Padahal, orasi mahasiswa itu diekspresikan secara damai sebagai hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang.

“Oknum Polri itu secara sengaja mencekik leher mahasiswa dan memutar lengannya, kemudian badan dan kakinya diangkat ke atas lalu dibanting lebih keras menghantam lantai. Ini teknik penyerangan dalam Combat Exercise, sangat berbahaya dipraktikkan ke warga sipil,” kata Alvin. Ini link videonya:

Atas kejadian tersebut, Kapolda Banten dan Kapolresta Tangerang secara sigap meminta maaf secara terbuka di media dan berjanji menindak tegas oknum Polri tersebut.

Alvin mengapresiasi Kapolda Banten yang langsung minta maaf namun dirinya ragu kalau penindakan tegas benar-benar dilakukan sesuai hukum.

“Untuk menguji keseriusan Kapolda Banten, hari ini saya datang ke SPKT Polda Banten untuk membuat laporan dugaan pidana Penganiayaan pasal 351 KUH Pidana terhadap oknum Polisi yang membanting Mahasiswa tersebut,” kata Alvin di Banten, Kamis (14/10/2021).

Menurut Alvin, tindakan yang dilakukan oknum Polisi itu sudah masuk ranah pidana dan pasal 351 KUHP Penganiayaan adalah delik umum yang berarti siapa saja boleh melapor tidak harus korban,” jelasnya.

Ini link video sebelum pelaporan di Polda Banten:

“Namun, ternyata benar dugaan saya. Laporan Polisi ditolak oleh petugas SPKT Polda Banten dan atasannya Kompol Puce Sinae, SH dengan alasan harus melapor ke Propam. Padahal, hak warganegara melaporkan dugaan pidana dan kepolisian wajib menerima aduan,” lanjutnya.

Menurut Alvin, penolakan SKPT membuktikan keseriusan Pimpinan Polri patut dipertanyakan. Padahal, menurut hukum “equality before the law” yang artinya siapa saja sama di muka hukum.

“Nyatanya, oknum Polri dilindungi aparat kepolisian lainnya sehingga ‘kebal hukum’ dan menghindari proses pidana,” tegasnya.

Polri harus ingat bahwa mereka bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai UU Kepolisian, bukan malah bersikap anarkis dan tidak humanis. Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA mengingatkan Kapolri, ‘Salus Populi Suprema Lex Esto, masyarakat adalah hukum tertinggi’.

“Perlakuan tidak humanis dan penyimpangan dalam moral dan etika sebagai aparat penegak hukum kepada masyarakat terutama yang menjadi korban kejahatan, bukan hanya melukai perasaan masyarakat dan keadilan, tetapi semakin lama akan membekas dan menimbulkan antipati masyarakat terhadap institusi Polri yang kita cintai,” demikian Alvin Lim. (cq)

  • Bagikan