Tri Rismaharini Jabat Mensos, BLT Dihentikan

  • Bagikan

Jakarta, TimorToday.id-Tri Rismaharini ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Sosial (Mensos) RI. Gebrakan awal yang dilakukannya adalah menghentikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bikers yang selama ini mendapat BLT pun bersiap menyesuaikan dengan kebijakan baru di bawah kepemimpinan Mensos baru ini.

Selama ini, BLT diberikan dalam bentuk uang tunai Rp600 ribu sebagai Bantuan Sosial Usaha atau BSU dan bantuan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) atau modal usaha sebesar Rp2,4 juta.

Bantuan modal usaha UMKM yang diterima bikers untuk tambahan modal usaha bengkel atau usaha lainnya.

Namun, BLT diduga kuat berisiko mengundang korupsi. Sehingga, Mensos merencana menghentikannya.

Selanjutnya, Mensos Risma akan menggantinya dengan sistem elektronik. Dengan demikian, proses penyaluran bantuan bisa transparan alirannya dan tepat sasaran.

“Kita tidak akan ada bantuan kas. Transparansi harus dikedepankan apalagi menyangkut bantuan sosial. Bantuan langsung akan dihapus semua dan menggunakan transaksi online,” tegas Mensos Risma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/12/2020) setelah serah terima jabatan.

Sebenarnya sudah ada BLT yang transparan karena menggunakan teknologi informasi. Lalu, seperti apa yang dimaksud Mensos Risma teknologi informasi itu?

Bila berkaca, Kementerian lain sudah memberikan BLT, yaitu:

1. Bantuan UMKM atau BPUM
Adapun BLT yang menggunakan teknologi informasi dan secara elektronik misalnya bantuan UMKM dan bantuan subsidi gaji.

Bantuan UMKM diberikan lewat Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Teten Masduki. Bantuan ini berupa uang tunai Rp2,4 juta yang ditransfer langsung ke rekening penerima.

Program ini diberikan pemerintah khusus untuk para pelaku UMKM.

Pemberiannya dengan teknologi informasi karena dalam penyalurannya melibatkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kotamadya.

Penyaluran bantuan ini juga melibatkan bank HIMBARA yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri.

2. Bantuan Subsidi Gaji
Bantuan subsidi gaji diberikan lewat Kementrian Ketenagakerjaan yang dipimpin Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, MSi. Bantuan ini diberikan kepada karyawan tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagajerajaan dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Besarnya pemberian subsidi gaji Rp2,4 juta yang dibayarkan dua termin. Masing-masing termin disalurkan Rp1,2 juta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Pekerja yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

4. Pekerja/Buruh penerima Upah;

5. Memiliki rekening bank yang aktif;

6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan dengan bulan Juni 2020. (CQ)

Sumber: Motor Plus-online.com

 

  • Bagikan