Wabup Kim Taolin: Serapan Dana Desa di Malaka Belum Maksimal

  • Bagikan

BETUN, TIMORTODAY.id-Wakil Bupati (Wabup) Malaka Kim Taolin menegaskan, penyerapan dana desa di Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum maksinal.

“Kendala utama belum maksimalnya penyerapan dana desa di Kabupaten Malaka adalah lambannya pengajuan Surat Pertanggungjawaban atau SPJ. Sebab, SPJ itu syarat mutlak pencairan”, tandas Wabup Kim Taolin di ruang kerjanya, Selasa (13/07/2021), seusai mengikuti secara virtual kegiatan Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2021 dan Pencegahan Covid-19 yang dibuka Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat atau VBL.

Untuk mempercepat penyerapan dana desa, Wabup Kim meminta penegasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka bagi para Kepala Desa (Kades). Sebab, bila para Kades lamban menyampaikan SPJ, pencairan dana desa juga terlambat. Sehingga, serapannya juga tidak maksimal.

“Kita tidak mau, jangan karena satu atau dua desa bermasalah, imbasnya sampai ke desa lain yang laporannya bagus dan tepat waktu”, tegas Wabup Kim.

Wakil Bupati Malaka Louise Lucky Taolin, SSos meminta instansi teknis terkait memerketat penjagaan di pos-pos penjagaan antarwilayah dan memeriksa secara seksama para pelaku perjalanan.

Terkait arahan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat atau VBL sehubungan dengan pencegahan Covid-19, Wabup Kim menjelaskan, yang harus dilaksanakan di Kabupaten Malaka adalah bagaimana upaya seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi virus ini.

“Salah satu hal urgen adalah bagaimana instansi teknis yang terlibat di dalam upaya ini menyerap anggaran Covid-19 dan harus benar-benar dipergunakan sesuai dengan sasarannya, sehingga dapat menekan lajunya penyebaran Covid-19,” tandas Wabup Kim.

Merinci pernyataannya terkait pengetatan pos penjagaan di perbatasan, hal lain yang

Hal penting yang harus dilakukan terkait pengetatan pos penjagaan di perbatasan, Wabup Kim meminta pihak Dinas Kesehatan memeriksa para pelaku perjalanan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga, para pelaku perjalanan tidak membawa Covid-19 masuk ke wilayah Malaka.

“Jadi, harus ada kerja keras dibarengi upaya ekstra agar apa yang menjadi keinginan keluar dari ancaman virus ini dapat terwujud”, kata mantan anggota DPRD Propinsi NTT dari Partai Golkar ini.

Mengutip arahan Gubernur VBL, Wabup Kim mengatakan, jika seluruh kemampuan dikerahkan dengan mengikuti anjuran pemerintah semisal kemauan untuk divaksin, maka pada Desember 2021 nanti NTT bisa lepas masker.

Rakor virtual itu dihadiri Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Malaka Zakarias Nahak dan Kadis PMD Kabupaten Malaka Agustinus Nahak. (cq)

  • Bagikan