Warga Kota Batam Laporkan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Walikota ke Kapolri

Sebarkan:

JAKARTA, TIMORTODAY.id-Warga Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan Walikota Batam atas dugaan ijazah palsu ke Kapolri, Jumat (09/07/2021).

Langkah berani itu dilakukan Paul Lein yang dikenal warga setempat sangat getol dan kritis masalah-masalah kemanusiaan, penegakkan hukum dan pemajuan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kota Batam.

Aktivitas Paul itu sejak mahasiswa melawan otoritarian rezim Soeharto berlanjut hingga saat ini dalam membongkar mafiosi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam berbagai kasus kejahatan.

Saat ini, Paul sedang berusaha keras membongkar dugaan ijazah palsu Walikota Batam. Ia mengejar dan mencaritahu kebenarannya hingga ke Lembaga Data Perguruan Tinggi (LDDikti) Bandung, Kampus di Bekasi dan Jakarta serta ke Kemendikti.

Berbekal informasi dan bukti-bukti yang cukup, Paul didampingi Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia secara resmi melaporkan Walikota Batam ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan ditindaklanjuti melalui Bareskrim di Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri.

Paul sebagai Pelapor dan Saksi sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekaligus melengkapi bukti-bukti. Tetapi, giliran Walikota Batam dibuatkan BAP-nya malahan lamban dan sangat tertutup.

Naluri Paul sebagai aktivis dan voice of the voiceless di Batam bertanya-tanya ada apa dengan penanganan kasus Walikota yang terkesan lamban dan mengarah mempetieskan kasusnya.

Hal ini dinilainya bertentangan dengan Program Kerja Kapolri yang mengedepankan transparansi dan akunbilitas. Sehingga, Penyidik juga harus profesional dan berintegritas.

“Kinerja Kapolri saat membongkar kasus Joko Tjandra menyeret Jenderal Bintang Dua dan Bintang Satu. Karena itu, kita terpanggil untuk terus mengawal kasus Walikota Batam”, kata Paul.

Paul kemudian didampingi Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia yang juga Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia dan Penggiat Anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) lainnya berencana pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melakukan Aksi sekaligus membuat Laporan Resmi ke sejumlah pihak di Jakarta.

Antara lain Mabes Polri dan Propam Mabes Polri, Kompolnas RI, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Komisi III DPR RI dan KPK RI.

Selain itu, Paul Lein mengajak solidaritas nahasiswa, organisasi Cipayung danbsemua penggiat anti KKN untuk bersama-sama membongkar tuntas mafiosi kejahatan dunia pendidikan tinggi yang dilakukan kongkalikong oknum kaum kuat kuasa dan kuat uang. (cq)

Sebarkan: