Warga Malaka Menolak Lokasi TPU Jenazah Covid-19

Sebarkan:

BETUN, TIMORTODAY.id-Warga Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Propinsi NTT, Rabu (10/03/2021) pagi, menolak dua lokasi di wilayah setempat dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) jenazah Covid-19.

Sikap penolakan itu ditunjukkan dengan melakukan aksi protes spontanitas dengan cara memalang jalan masuk menuju lokasi di dua tempat, yakni lokasi pertama di wilayah Dusun Minarai dan lokasi kedua di Dusun Welaksakar.

Bacaan Lainnya

Merespon aksi warga, Plh. Bupati Malaka Donatus Bere, SH bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, Camat, Desa dan masyarakat serta pemuda melakukan dialog bersama di Aula Kantor Camat Kobalima.

Dari dialog itu, Pemkab Malaka menyatakan belum bisa menetapkan lokasi tersebut menjadi lokasi pemakaman jenasah Covid-19 karena ada aksi penolakan dari warga setempat.

Selain itu, masyarakat setempat menyatakan dua lokasi itu dekat dengan lahan atau kebun milik warga yang hasilnya dapat membantu ekonomi rumah tangga masyarakat sekitar.

Plh. Bupati Malaka Donatus Bere, SH bersama para pimpinan OPD, TNI dan Polri saat dialog dengan masyarakat Desa Litamali di Aula Kantor Camat Kobalima, Rabu (10/03/2021). (Foto: Ferdy Costa/Timortoday.id).

Bona Hale, selaku warga menolak jika lokasi mereka dijadikan sebagai lokasi TPU jenasah Covid-19. Dia tidak mau kalau alam atau sumber air setempat tercemar.

Sebab, menurut Bona, di lokasi itu jika gali sumur hanya satu meter sudah dapat air. Di lokasi itu ada pula hasil alam seperti kepiting, udang dan kakibat.

“Jadi, saya menolak 100 persen lokasi kami dijadikan TPU”, tandas Bona.

Lius Broli, salah satu pemuda Desa Litamali juga menyampaikan penolakannya. Sebab, di lokasi tersebut ada beberapa hasil bumi yang selama ini digunakan orangtua untuk membiayai mereka sampai menjadi sarjana.

“Kami menolak karena lokasi itu menghasilkan kekayaan alam dan sekian banyak anak termasuk saya sampai sarjana dari hasil alam itu”, tandas Lius

Pemuda lainnya, Emen Amaral, sangat menyayangkan Pemkab Malaka yang mengambil kebijakan tanpa adanya komunikasi dengan warga setempat untuk menjadikan lahan milik mereka sebagai TPU.

Dirinya menilai, kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintahan diktator. Hal ini disampaikannya merespon penegasan Plh. Bupati Malaka Donatus Bere bahwa apa pun yang terjadi jika tidak ada solusi maka tetap dieksekusi.

Menurutnya, salah satu poin yang membuat masyarakat tidak sepakat karena awal penyerahan lahan tersebut dimaksudkan untuk pembangunan SMK Perikanan. Tetapi, pembangunan sekolah tidak jadi lalu lokasi tersebut mau dijadikan TPU jenasah Covid-19.

“Lahan itu diserahkan masyarakat untuk dijadikan pembangunan sekolah, tetapi sekarang Pemda mau eksekusi untuk dijadikan TPU. Kalau seperti ini, kami sebagai pemuda dan masyarakat menolak kebijakan ini”, tegas Emen.

Emen menerangkan, jika lokasi itu dieksekusi untuk pembangunan sekolah maka masyarakat 100 persen sangat mendukung. Tetapi, bila digunakan terkait hal lain, Pemkab Malaka perlu melakukan pendekatan kembali dengan masyarakat.

“Pemerintah jangan putuskan sendiri”, tandas Emen.

Lokasi yang diprotes ini seluas 8,1 Ha dan bersertifikat atas nama Pemda Malaka. Lahan tersebut sendiri dipersiapkan Pemda untuk dijadikan TPU Pasien Covid-19. (cs)

Sebarkan:

Pos terkait